Banyak hal yang dilakukan yaitu pemantauan Daftar Informasi Publik (DIP), Website SKPD dan Website Pemprov Papua/Website PPID, kanal-kanal informasi Pemda, inovasi, digitalisasi dan lainnya serta terakhir dilakukan uji publik dalam bentuk presentasi di hadapan tim penilai yang terdiri dari Komisioner KIP dan Praktisi Keterbukaan Informasi.
“Raihan tahun 2023 ini tentunya harus diperbaiki pada tahun mendatang, dengan meningkatkan kolaborasi bersama dengan seluruh Badan Publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, karena satu dengan lainnya sangat mempengarui,” terangnya.
Dikatakan, Monitoring Keterbukaan Informasi (Monev-KI) pada tahun 2023. Terjadi penurunan pada jumlah peserta, tahun 2022 ada 372 Badan Publik peserta, turun menjadi 369 peserta. Namun terjadi peningkatan pada raihan kategori Bandan Publik yang informatif dari 122 Badan Publik Peserta tahun 2022, menjadi 139 peserta di tahun 2023.
“Dan terdapat 187 Badan Publik yang mendapat kategori “Tidak Informatif”. Dimana Monev KI Tahun 2023, diikuti Badan Publik Kementerian, lembaga negara dan lembaga non kementerian, lembaga non struktural, provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri dan partai politik,” pungkasnya. (fia/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…
Hingga 21 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kota Jayapura baru…
Pihak keluarga mendesak untuk segera disampaikan karena pihak keluarga tidak menerima jika tindakan TPNPB OPM…
Konsep pasar terapung yang memanfaatkan perahu-perahu sebagai lapak jualan menghadirkan suasana berbeda dibandingkan pasar…
Amuk massa yang tak terkendali tidak hanya membuat KD meninggal dunia di lokasi kejadian akibat…