

Sejumlah ASN pegawai PPPK Pemkot Jayapura saat mengikuti upacara bendera beberapa waktu lalu.(foto: Takim/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini harus berjalan secara murni, objektif, dan bebas dari praktik percaloan. Instruksi tersebut disampaikan Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyusul dimulainya proses seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Pemerintah mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dan tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. “Wali Kota menegaskan, jika ditemukan adanya calo atau pihak yang mencoba bermain dalam proses seleksi, maka akan langsung ditindak tegas,” ujar Evert N Merauje sata dikonfirmasi Cenderawasih, Sabtu (25/10).
“Kami ingin proses ini berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Pemerintah juga menekankan bahwa seleksi ini diutamakan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, bukan peserta dari luar daerah. “Kita utamakan yang sudah lama mengabdi di Kota Jayapura ini,” tuturnya.
Selain itu, peserta yang tidak hadir sesuai jadwal seleksi akan dinyatakan gugur dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. “Seleksi ini sepenuhnya transparan dan berbasis sistem. Begitu peserta menyelesaikan ujian, hasilnya langsung keluar melalui sistem CAT (Computer Assisted Test). Tidak ada campur tangan siapa pun,” tegasnya.
Pemerintah berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan dan kompetensi secara objektif.(kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…