

Sejumlah ASN pegawai PPPK Pemkot Jayapura saat mengikuti upacara bendera beberapa waktu lalu.(foto: Takim/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini harus berjalan secara murni, objektif, dan bebas dari praktik percaloan. Instruksi tersebut disampaikan Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyusul dimulainya proses seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Pemerintah mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dan tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. “Wali Kota menegaskan, jika ditemukan adanya calo atau pihak yang mencoba bermain dalam proses seleksi, maka akan langsung ditindak tegas,” ujar Evert N Merauje sata dikonfirmasi Cenderawasih, Sabtu (25/10).
“Kami ingin proses ini berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Pemerintah juga menekankan bahwa seleksi ini diutamakan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, bukan peserta dari luar daerah. “Kita utamakan yang sudah lama mengabdi di Kota Jayapura ini,” tuturnya.
Selain itu, peserta yang tidak hadir sesuai jadwal seleksi akan dinyatakan gugur dan tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. “Seleksi ini sepenuhnya transparan dan berbasis sistem. Begitu peserta menyelesaikan ujian, hasilnya langsung keluar melalui sistem CAT (Computer Assisted Test). Tidak ada campur tangan siapa pun,” tegasnya.
Pemerintah berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses seleksi dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan dan kompetensi secara objektif.(kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…