

Direktur IPDN Papua David E Mayor, S.Sos, MBA (foto:Jimi/Cepos)
Terkait Tuntutan Masyarakat Adat yang Memalang Jalan Kampus ini.
JAYAPURA – Aksi Pemalangsn yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang mengaku pemilik ulayat adat Pokhla, di jalan utama masuk Kampus Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua di Buper, Waena pada, Kamis (21/8), diwacanakan akan berlanjut.
Meski pemalangan yang sempat dilakukan sudah dibongkar oleh pihak ulayat, namun berdasarkan informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos pada, Selasa (26/8), jalan menuju kampus Pemerintah tersebut berencana akan kembali dipalang oleh masyarakat setempat pada, Kamis (28/8).
Kendati demikian, pasca pemalangan itu aktivitas di kampung IPDN itu tetap berjalan normal alias tidak terganggu oleh aksi yang dilakukan pemilik ulayat tersebut.
Hal ini disampaikan langsung Direktur IPDN Papua David E Mayor, S.Sos, MBA kepada Cenderawasih Pos di kampus tersebut, Selasa (26/8).
Menurut David, aktivitas di kampus masih berjalan efektif meski sempat dipalang oleh pemilik ulayat.
Di satu sisi David mengaku tidak mengetahui pasti terkait dengan maksud dan tujuan dari aksi pemalangan itu, namun yang pasti pihaknya sedikit terganggu dengan keadaan tersebut jika terus-menerus terjadi. “Aktifitas kampus masih berjalan baik tidak ada hambatan,” ungkap David.
Tidak menutup kemungkinan Direktur IPDN itu akan menyampaikan masalah tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua agar cepat diselesaikan. Sehingga seluruh aktivitas di kampus dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman tanpa ada hambatan serta ganggu.
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…