

JAYAPURA-Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan Lockdown di 5 kelurahan di Kota Jayapura, membuat Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM gerah,dia mengaku kaget dengar informasi tersebut, pasalnya selama ini Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi dengan Kadis Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota.
“Alasan dilockdown kenapa? padahal saya sudah check di gugus tugas Covid-19 Kota Jayapura dan Kadis Kesehatan selama ini Provinsi Papua tidak ada koordinasi komunikasi tentang penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, kenapa kok 5 Kelurahan bisa diminta dilakukan lockdown, karena melakukan Lockdown itu harus ada konsekuensinya,”kata Mano Senin (27/7) Kemarin.
Jikapun 5 kelurahan diantaranya Kelurahan Entrop, Hamadi, Gurabesi dilakukan Lockdown maka Pemprov harus memberikan Sembako selama di Lockdown dan uang biaya hidup minimal Rp 1 juta, karena mereka tidak bisa kemana-mana hanya di rumah saja. Jadi harus dilakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah kota dan dibilang RT/RW tangguh itu program di mana kenapa tidak di informasikan ke Pemkot Jayapura.
“Saya sangat apresiasi dan bangga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat karena dalam penanganan Covid-19 di sana bisa dilakukan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, Kota, mereka solid sehingga mereka berhasil dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 tapi di kota tidak ada koordinasi, jadi mari kita harus bersatu padu, bisa lakukan satu hati sesuai motto pembangunan Kota Jayapura,”tegasnya.(dil/wen)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…