JAYAPURA-Menanggapi sejumlah kasus penembakan yang mengorbankan aparat TNI-Polri saat berhadapan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) aktivis kemanusiaan Republik Indonesia Natalius Pigai mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah memberikan peringatan kepada Mendagri, Anggota DPR RI dan beberapa partai politik agar berhati-hati dalam melakukan pemekaran.
Menurut Natalius Pigai, dengan dilakukannya pemekaran akan mempermudah orang Asli Papua (OAP) untuk membeli senjata dan mereka bisa membahayakan masyarakat sipil Nusantara lainnya serta aparat TNI-Polri.
“Saya pernah bilang Mendagri sewaktu Kapolri, saya bertemu Ketua Komisi II DPR, Fraksi Demokrat, PKB, PKS dan lainnya (membicarakan terkait dampak pemekaran provinsi Papua.red)” ujarnya, kepada Cenderawasih Pos melalui whatsappnya Kamis, (27/1).
Dia mengatakan yang paling fatal jika terjadinya pemekaran provinsi akan terjadi pembelian senjata yang lebih modern dengan kapasitas ledakan yang cukup untuk melawan aparat dan terjadi perang sipil.
Hal ini, dikatakan karena melihat sebulan terakhir ini terjadi penembakan yang mengakibatkan korban terhadap aparat TNI Polri terhitung ada tiga peristiwa penembakan di awal tahun 2022 dengan wilayah yang berbeda. Pertama ada Anggota Brimob tertembak di dada dalam penyerangan yang dilakukan TPN – PB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Sabtu (22/1),
Kedua Kontak tembak juga terjadi antara TPN – PB dan anggota Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 20/Pawbili Pelle Alang pecah di pertengahan jalan antara Kampung Faan Kahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (20/1).
Akibat peristiwa ini, satu prajurit TNI gugur dan tiga prajurit lainnya luka-luka. Dan yang terbaru selang seminggu di hari yang sama Kamis (27/1), TPN – PB melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Insiden itu berlanjut hingga terjadi kontak tembak dan menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur.
Melihat hal ini, Natalius Pigai meminta kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintahan terkait untuk tidak melakukan pemekaran karena akan berpeluang besar terjadinya perang sipil.
“Jika Papua dimekarkan maka orang Papua akan beli senjata dan bom lawan aparat dan perang sipil,” Kata Pigai.
Ditambahkan bahwa sebagai aktivis hak asasi manusia, ia menyarankan agar pemerintah dapat berpikir bijak untuk melakukan pemekaran, demi kemanusiaan karena berpeluang terjadinya perang sipil. “Demi kemanusiaan saya saran jangan mekarkan Papua,” ujarnya. (oel/tri)