

Frans Pekey (FOTO: Robert Mboik/Cepos)
40 Persen Dana Hibah Pemilu Dialokasikan di ABPD Perubahan
JAYAPURA-Pj Walikota Jayapura Frans Pekey, mengatakan bahwa Pemkot Jayapura siap mendukungan kelancaraan pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Sebagai wujud dukungan Pemkot Jayapura menyiapkan dana hibah untuk penyelenggaran Pemilu, dimana 40 % dana hibah ini dialokasikan dalam APBD Perubahan Tahun 2023 ini, sementara sisanya dalam APBD 2024 mendatang.
Diapun mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kota Jayapura mendukung dan mensukseskan pemilu, terutama pemilihan gubernur dan Walikota di tahun 2024. “Untuk dana hiba Pilkada kurang lebih Rp 90 miliar, selebihnya ditanggung masing-masing pengelenggara pemilu,” kata Frans Pekey di Jayapura, Selasa (26/9).
Alokasi anggaran untuk pemilukada, juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi Papua, sehingga nantinya Pemerintah Kota Jayapura akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait pembahasan anggaran, untuk dukungan pelaksanaan Pemilu kepala daerah ini.
“Untuk angka alokasi dana hibah pastinya akan bergerak, baik itu berkurang tapi mungkin saja bertambah, namun secara pasti 40 persen dialokasikan dari APBD Perubahan tahun 2023,” katanya.
Sisa dari alokasi yang ada akan dialokasikan dalam APBD tahun 2024. Namun untuk tahun 2023 masih menggunakan alokasi dana APBD Perubahan.
“Untuk dana hibah, 40 persennya diambil dari APBD Perubahan tahun 2023, nanti sisanya 60 persen akan dibahas di tahun 2024,” kata Frans Pekey.
Frans pekey mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura untuk mendukung penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sehingga roda pemerintahan di Kota Jayapura dapat berjalan dengan baik
“Mari kita sukeskan pemilu serentak tahun 2024, dukungan masyarakat sangat menentu penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya. (rel/tri)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…