

Sejumlah anggota DPR Kota Jayapura yagn baru selesai dilantik di ruang sidang DPR Kota Jayapura baru-baru ini. Mengawali tugasnya, DPR Kota Jayapura telah membentuk fraksi dan tata tertib dewan. (foto: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Wakil Ketua Sementara DPR Kota Jayapura Pares Lord Wenda menjelaskan agenda yang dilaksanakan oleh anggota DPRK Jayapura pasca pelantikan, pembentukan alat fraksi-fraksi dewan, pembahasan Tata Tertib (Tatib) dewan, dan pembentukan ketua dan wakil ketua defenitif.
Khusus fraksi, pihaknya telah membentuk 5 fraksi, meliputi 3 fraksi berdasarkan total kursi pemenang pemilukada, kemudian dua fraksi lainnya gabungan partai politik. Kelima fraksi ini meliputi, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS, kemudiaan dua lainnya Fraksi Pikiran Rakyat dan Fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Solidaritas.
Untuk Fraksi Pikiran Rakyat gabungan dari Partai PDIP, Hanura, Gelora, dan Partai Demokrat. Kemudian Fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Solidaritas gabungan Partai Gerindra, PKB dan PSI.
“Untuk Partai Perindo dan PAN masuk di Fraksi Golkar,” jelasnya di ruang kerja Rabu (23/10).
Untuk Tatib sendiri, pihaknya bersama anggota telah membahas isi dari masing masing pasal yang ada di dalam Tatib tersebut pada Rabu kemarin, adapun pasal pada Tatib ini mencapai ratusan pasal.
Tatib dewan, kata Pares, menjadi pedoman dewan melaksanakan seluruh kegiatan baik internal maupun eksternal seperti pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), melaksankan fungsi dan perannya seperti fungsi Legislasi, fungsi Anggaran, dan Pengawasan.
Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan semua kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), menerima Raperda yang diusulkan oleh Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura.
Membahas Raperda baik yang diusulkan eksekutif maupun inisiatif dewan, serta menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda, yapi juga hal lain yang berkaitan dengan fungsi legislasi.
Page: 1 2
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…
Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…
Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…
Pemusnahan kali ini menyasar material sitaan dari 52 perkara tindak pidana umum dengan volume mencapai…