Pembangunan Puskesmas Skouw Mandeg
Sejumlah Angota Pansus Otsus DPR Kota Jayapura saat kunjungan kerja Puskesmas Skouw Distrik Muara Tami, Jumat (22/8). (foto: Takim/Cepos)
DPRK Minta Dinkes Bangun Komunikasi dengan Pemilik Ulayat
JAYAPURA – Pembangunan Infrastruktur Puskesmas Skouw untuk sementara diberhentikan karena ada persoalan hak ulayat yang perlu diselesaikan oleh pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis.
Menyikapi hal ini, Ketua Pansus Otsus DPRK Kota Jayapura, Fajar Wanggai menyarankan agar Dinkes dan pihak masyarakat khususnya pemilik lahan untuk segera bangun komunikasi yang baik sehingga proses pembangunan bisa tetap berjalan.
“Puskesmas Skouw ini sangat strategis, karena harus melayani masyarakat di sejumlah kampung di wilayah perbatasan. Untuk itu perlu ada percepatan pembangunan sehingga pelayanan bisa optimal,” ujar Fajar Wanggai di sela kunjungan bersama anggota DPRK Pansus Otsus di Puskesmas Skouw, Jumat (22/8).
Fajar juga berharap kepada masyarakat khususnya pemilik ulayat untuk mendukung penuh pembangunan infrastruktur khususnya lanjutan dari Puskesmas Skouw tersebut.
Page: 1 2
Recent Posts
Tekanan Ekonomi, Banyak Bujangan Masuk RS Jiwa
Tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ternyata tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan, tetapi…
BMKG Waspadai Sebaran Asap Lintas Batas dari Papua Nugini
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…
Sempat Kabur Saat Disergap, Terduga Curanmor Akhirnya Diciduk di Ifale
Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…
Pergerakan Kerak Bumi Picu Gempa di Jayapura
Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…
Waspadai Perubahan Cuaca Lokal
Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…
Kemendagri Redam Isu Perubahan Definisi OAP
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…