Persoalan MBG Masih Jadi Perhatian Pemkot

Perkuat Standar Keamanan Pangan untuk Anak-Anak Papua

JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional untuk seluruh jenjang pendidikan.

Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Orientasi Keamanan Pangan dan Standar Gizi bagi para penjamah pangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Kesehatan RI.

Kegiatan orientasi yang digelar pekan ini menghadirkan tiga SPPG sebagai percontohan dari total 23 SPPG yang tersebar di Kota Jayapura. Melalui pelatihan ini, para penjamah makanan dibekali pengetahuan tentang keamanan pangan, pengelolaan dapur yang higienis, standar gizi, hingga tata cara penyajian dan distribusi makanan.

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa kualitas makanan dalam program MBG sangat bergantung pada keterampilan dan pemahaman para penjamah makanan yang bertugas di SPPG.

“Orientasi ini sangat penting karena menyangkut gizi, kualitas, dan keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak. Kota Jayapura harus memastikan seluruh siswa menerima makanan bergizi yang aman dan sesuai standar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa seluruh proses—mulai dari pemilihan bahan baku seperti sayur, telur, ikan hingga beras—harus memenuhi standar keamanan pangan. Peralatan dapur harus higienis, dan para petugas MBG juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Ada standar terkait bahan, masa penyimpanan, cara memasak, hingga durasi penyajian dan pengantaran. Jika tidak dipahami, hasil akhirnya bisa menyimpang dari SOP. Karena itu mereka harus benar-benar menguasai orientasi ini,” tegasnya.

Rustan Saru juga menyoroti pentingnya dapur pengolahan pangan yang memenuhi standar kesehatan. Bahkan, proses konsumsi siswa—mulai dari cuci tangan, doa, hingga makan bersama—bagian dari standar yang harus diawasi.

Ia berharap seluruh SPPG di Kota Jayapura bisa mendapatkan pelatihan serupa. “Ke depan jangan hanya tiga SPPG. Semua harus tahu standar ini. Saat ini ada 23 SPPG, dan satu SPPG bisa mengelola hingga 3.000 porsi MBG. Ini harus tertata dengan baik agar berdampak bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan, mengapresiasi pelaksanaan orientasi ini sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasi program MBG.