Terkait persoalan lahan, Komisi D meminta Pemkot Jayapura melakukan pendataan menyeluruh atas seluruh aset sekolah yang masih bermasalah dengan hak ulayat.
Penyelesaian sengketa lahan dinilai sangat penting untuk mencegah aksi palang atau gangguan lain yang menghambat aktivitas belajar-mengajar.
“Pendataan harus dilakukan sehingga penyelesaian dapat dicicil melalui APBD. Lingkungan belajar yang aman dan kondusif adalah prioritas,” ujarnya.
Masalah kesehatan siswa juga menjadi perhatian. Komisi D menemukan adanya siswa di Sekolah Rakyat yang mengidap penyakit menular seperti TBC. Karena itu, langkah penanganan serius diminta segera dilakukan agar tidak mengganggu proses belajar dan kesehatan siswa lainnya.
Dalam rekomendasinya, Komisi D juga menyoroti minimnya fasilitas belajar di Sekolah Rakyat. Media pembelajaran seperti infocus, fasilitas tidur yang masih menggunakan kasur bekas, hingga berbagai sarana pendukung lainnya dinilai sangat tidak layak dan butuh perbaikan segera. “Mereka adalah generasi penerus Papua. Sudah seharusnya mendapat fasilitas pendidikan yang layak,” tegas Deli. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…