

145 pelaku UMKM di Provinsi Papua menerima akses permodalan melalui program KUR. Penyerahan bantuan dana KUR disaksikan langsung Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, Selasa (21/10). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Sebanyak 145 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Papua menerima akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerahan bantuan dana KUR dilakukan di kantor gubernur, dalam Akad Massal Nasional 800.000 debitur se-Indonesia, Selasa (21/10).
Dari total penerima bantuan modal usaha di Papua, sebanyak 50 debitur berasal dari BRI, 25 dari Bank Papua, 25 dari Bank Mandiri, 20 dari BTN, 20 dari BNI, dan 5 dari Pegadaian.
Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri mengatakan, KUR bertujuan memperkuat ekonomi UMKM di Papua, dengan memberikan pembiayaan bunga rendah.
“Melalui kebijakan KUR, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan bunga rendah dan mudah diakses. Cara ini agar pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha produktif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya,” kata gubernur.
Menurutnya, melalui Akad Massal KUR, pemerintah dan lembaga keuangan akan memperluas akses pembiayaan yang mudah, murah dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM pada sektor-sektor produktif.
Gubernur berharap, program KUR mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pelosok kampung di Papua. Serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
“Program KUR sejalan dengan arah kebijakan dan rencana induk percepatan pembangunan Papua, serta prioritas Provinsi Papua yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah,” ujarnya.
Page: 1 2
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…