Fraksi KSD Minta Damkar Dievaluasi

JAYAPURA– Kejadian kebakaran di Pasar Yotefa Selasa (21/7) yang menghanguskan 328 lapak milik pedagang mendapat sorotan dari Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD) DPRD Kota Jayapura H Muh. Thamrin Ruddin. 

 Ia meminta kinerja Pemadam Kebakaran (Damkar) ini dievaluasi menyusul sejumlah keluhan yang diterima oleh fraksi termasuk dari kejadian terakhir. Dengan  pos atau kantor Damkar yang berada di dalam areal pasar seharusnya kebakaran tak meluas sedemikian parah. Namun yang terjadi  ada 93 kios yang akhirnya jadi korban dan ludes terbakar.

 Thamrin menyebut jika ada langkah antisipatif dan sikap responsif dari unit damkar maka kerugian tidak akan seperti sekarang. “Ini yang kami sampaikan bahwa penting untuk melakukan evaluasi dari kinerja Damkar itu sendiri. Seringnya terlambat dan kalaupun datang biasa cepat sekali kehabisan air sehingga tidak jarang membuat warga kesal,” kata Thamrin melalui ponselnya, Rabu (22/7). Apalagi dengan dari kejadian kemarin posisi kendaraan Damkar sendiri berada di dalam pasar namun tetap saja dikeluhkan. 

 “Harusnya semua ready dan stanby. Jika terjadi sesuatu itu langsung bergerak dengan kekuatan penuh. Apalagi ini di depan kantor sendiri tapi ternyata bisa sebanyak itu lapak yang terbakar, harusnya itu tak perlu terjadi,” beber Thamrin. 

 Pihaknya menyatakan bukan ingin mencari cari kesalahan mengingat tentunya ada kendala – kendala yang juga dihadapi di lapangan, karenanya ia meminta keberadaan Damkar ini dievaluasi untuk dicaritahu apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya. 

 “Kalau persoalan armada termasuk ketersediaan air kami pikir ini sudah bukan alasan. Semua harus dalam posisi stanby dan  siap diturunkan kapanpun  tanpa alasan. Yang kami sesalkan kemarin adalah berapa jauh sih jarak lokasi kejadian dengan pos damkar itu sendiri dan kenapa sampai sebanyak itu yang terbakar,” cecarnya. 

 Sementara itu  Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., mengakui, memang saat ini kondisi mobil pemadam kebakaran milik Pemkot sangat terbatas, sehingga jika ada kebakaran besar pasti dibantu water canon milik Polda Papua.

 Sejatinya Pemerintah Kota Jayapura, sudah berusaha untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran tapi karena mobil tersebut tidak sembarang dilakukan pengadaan seperti mobil dinas pada umumnya, harus dipesan dan dana yang dibutuhkan juga luar biasa. 

 Walaupun demikian, masyarakat diminta tetap bersabar pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengadaan mobil Damkar, yang penting dilihat kemampuan keuangan daerah dan ini tetap harus ada persetujuan dari dewan karena tidak bisa langsung dilakukan pengadaan karena harganya yang cukup mahal.(ade/dil/wen)