Dia menjelaskan sejumlah perkara yang menjadi perhatian, antara lain kasus di Balai Wilayah Sungai (BWS), pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan, serta dugaan penyimpangan anggaran KONI di salah satu kabupaten.
“Untuk perkara BWS saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari auditor. Hasil audit tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Setelah itu baru bisa ditentukan sikap lebih lanjut. “Oleh sebab itu kami masih fokus penyelesaian tunggakan kasus korupsi 2025. Kami berharap penanganan perkara tindak pidana khusus dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Wakil Komandan Kodaeral XI, Laksma TNI Wawan T. Atmaja, turut mendampingi meninjau langsung lahan ketahanan…
Ketua Pelaksana Harian KPA Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan penanganan HIV tidak bisa hanya dilakukan…
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memastikan akan mempersiapkan mobilisasi massa kembali. Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom…
Kegiatan budaya tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama sejumlah pejabat…
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…