

Kondisi Arus lalu lintas di depan Pelabuhan Jayapura saat KM Gunung Dempo sandar di pelabuhan Jayapura, Rabu (20/8). (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Penerapan perubahan arus lalu lintas di sekitar Pelabuhan Jayapura yang mulai berlaku sejak Rabu (20/8) dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari kondisi arus lalu lintas yang lebih lancar saat kapal Gunung Dempo bersandar dan menurunkan ribuan penumpang.
Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, AKP Muhammad Akbar menjelaskan, perubahan arus lalu lintas diterapkan untuk mengurai kemacetan yang selama ini sering terjadi saat kapal masuk. Kebijakan ini sebelumnya telah disosialisasikan sejak lama, namun baru diberlakukan kemarin.
“Perubahan jalur ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kendaraan dari arah Entrop dialihkan melalui Tasangka–Polimak–Kota Jayapura. Hanya kendaraan dari arah Kota Jayapura menuju Entrop yang bisa melewati jalur Pelabuhan Jayapura,” jelas AKP Akbar, Rabu (20/8).
Menurutnya, penerapan ini berlaku untuk semua kendaraan, termasuk taksi dari arah Entrop yang hendak mengantar penumpang ke pelabuhan. Mereka tetap bisa masuk, namun harus melalui jalur Polimak karena jalur di Argapura sudah ditutup total.
“Meski begitu, warga yang tinggal di sekitar pelabuhan seperti Weref masih bisa melintas,” tambahnya.
Hasilnya cukup terlihat. Kapal Gunung Dempo yang tiba pagi kemarin menurunkan 1.559 penumpang dan memberangkatkan sekitar 500 penumpang tanpa menimbulkan kemacetan.
“Biasanya antrean kendaraan bisa sampai depan Kantor DPRP atau bahkan macet panjang di Argapura, tapi sekarang tidak ada lagi,” ujar AKP Akbar.
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…