Bumkam Tidak Sekedar dibentuk dan Didanai

14 Kampung Didorong Mandiri dari Sektor Ekonomi

JAYAPURA-Pemkot Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mendorong 14 kampung yang ada di Kota Jayapura supaya betul-betul mandiri dari sektor ekonomi melalui pengelolaan badan usaha milik kampung (Bumkam) yang saat ini  sudah dibentuk di hampir semua kampung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung kota Jayapura,  Makzi L. Atanay mengungkapkan, kehadiran badan usaha milik kampung di sejumlah kampung ini belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi kampung.

Berkaitan dengan itu,  Makzi Atanay mengatakan ada kegiatan melalui pendampingan usaha milik kampung yang sudah dampingi melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Dimana sejauh ini sudah ada dua kampung yang sudah memiliki badan hukum.

“Bungkam itu tidak asal dibentuk saja, harus memiliki badan hukum dan pengurusnya juga harus dilatih,  kemudian usaha-usahanya juga harus melalui studi dan kajian.  Tidak saja Bamuskam minta untuk penyertaan modal lalu APBKam  ditetapkan, dikasih saja,  tidak bisa begitu. Tapi harus melalui studi ataupun kajian potensi yang ada di kampung,” kata Makzi L. Atanay, Sabtu (19/8).

Sejauh ini, pihaknya melalui Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah melakukan kajian untuk sejumlah kampung yang ada untuk peta permasalahan mereka dan potensi di kampung. Sehingga, pihaknya berharap nanti dari Bumkam yang sudah difasilitasi untuk pembentukannya itu,  bisa bekerja dengan baik.

Dalam arti bisa mengikuti mekanisme yang ada. “Mungkin karena semangat, jadi bentuk apa yang kita pikirkan,  jalan saja. Tetapi semestinya harus dibuat kajian-kajian usaha dan itu diusulkan lalu dipelajari oleh oleh pemerintah kampung.

Bahwa usaha ini layak atau tidak untuk diberikan penyertaan modal. Karena penyertaan modal itu bukan uang yang begitu dikasih langsung kasih habis,  tapi dia harus bertambah. Sehingga dia dapat memberikan dampak terhadap ekonomi atau pendapatan asli kampung,” paparnya.

Satu upaya yang  pihaknya lakukan yaitu bagaimana terjadi kemandirian di kampung melalui badan usaha milik kampung itu dapat bekerja secara baik, agar bisa mengelola potensi yang ada.  Sehingga dari situ badan usaha milik kampung ini dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kampung.

Kemudian yang berikut kewenangan-kewenangan kampung yang berhubungan dengan pendapatan asli kampung itu,  didorong juga supaya suatu saat nanti Kampung ini bisa mandiri,  membiayai  kampung dengan pendapatan asli kampung.

“Di daerah lain Pendapatan asli Kampung sudah miliaran sedangkan kita anggaran sudah banyak masuk ke kampung, tetapi tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli kampung.  Potensi ada kemudian pasarannya juga ada tetapi persoalannya yang kami lihat sejauh ini,  kita pemerintah memang harus memiliki komitmen dan semangat yang kuat untuk bersama mendorong mereka,”pungkasnya.(roy/nat)