

Kamino, S.Pd., MM, (FOTO: Karel/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Sekolah SLBN 1 Jayapura, Kamino, S. Pd., MM mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah, dapat mengalokasikan tenaga pengajar ke SLBN 1 Jayapura. Sebab saat ini SLBN 1 Jayapura sedang mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Adapun jumlah guru di SLBN 1 Jayapura saat ini hanya 18 orang. Yang sebelumnya terdapat 25 guru, namun dalam jangka waktu 3 tahun ini terdapat 7 guru di SLBN 1 Jayapura telah pindah tugas maupun pensiun.
“Secara aturan proses belajar di SLBN itu, satu guru hanya mengajar 5 siswa, tetapi sekarang ini kita kadang satu guru harus mengajar di 3 kelas,” ujar Kamino di SLBN 1 Jaypura, Senin (19/6).
Dengan jumlah yang ada, lanjut dia, sangat menghambat proses pendidikan di SLBN 1 Jayapura. Sebab proses pengajaran di SLB tidak sama dengan di sekolah reguler.
“Kalau di Sekolah reguler pada umumnya satu guru bisa mengajar untuk tiga mata pelajaran atau berapa kelas, tapi kita di SLB tidak seperti itu. Setiap guru hanya wajib mengajar 5 peserta didik,” katanya.
Diakui di Papua tenaga pendidik untuk mengajar di SLB sangat susah, namun dia mengharapkan apabila dimungkinkan bisa ambil guru dari jurusan umum yang punya basic untuk mengajar di SLBN 1 Jayapura. “Kami harap di tahun ajaran baru ini, pemerintah bisa alokasikan guru ke SLBN 1 Jayapura,” harapnya.(rel/tri)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…