Kembalikan Warga Terjebak, Transportasi Intra Papua Minta Dibuka

JAYAPURA – Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim menyampaikan bahwa komisi IV sepakat meminta kepada dinas perhubungan agar akses transportasi intra Papua bisa segera dibuka. Ini untuk mengurai atau memulangkan warga yang selama ini tertahan akibat kebijakan pembatasan transportasi. Ada yang tertahan 3 bulan, ada juga 4 bulan sehingga jika tak ada alasan  bagi pemerintah untuk tidak membantu. 

 “Dari pertemuan kami dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua ada pembahasan soal  warga yang terjebak. Tak sedikit yang tertahan di Papua maupun yang di luar Papua namun berdomisili di Papua. Dari masa relaksasi ini mereka seharusnya kembali,” kata Beatrix Monim di Swisbell Hotel, Rabu (17/6).

  Komisi IV  meminta dinas perhubungan untuk melapor ke gubernur agar tahapan relaksasi setelah tanggal 20 Juni  – 4 Juli akses transportasi penerbangan baik intra Papua maupun luar Papua dibuka. “Kita atura yang mau pulang dan mau datang dulu dan setelah itu bisa disepakati kebijakan berikutnya,” jelasnya. 

 Hanya lanjut politisi Nasdem ini yang menjadi kendala adalah beberapa kali surat edaran yang dikeluarkan Pemprov ternyata ada juga bupati yang tidak menjalankan sepenuhnya. Semisal pemprov mengeluarkan edaran menutup seluruh akses namun Timika tetap membuka lalu Nabire saat ini kapal bisa beroperasi namun  Nabire belum mau membuka dan ini perlu pemahaman oleh kepala daerahnya. “Bupati harus bisa menerima sekaligus membangun komunikasi dengan pemprov. Kami tahu kendala terbesar adalah tersedianya alat kesehatan dan tenaga medis namun ada sejumlah masyarakat yang kalau tidak dipulangkan kalau tidak akan jadi masalah,” tambahnya.

 Beatrix mencontohkan di Jakarta ada 34 mahasiswa akademi keperawatan dari Nabire yang sejak maret tertahan di sana. “Nah ini juga anak-anak Nabire yang harusnya pulang. Mereka hanya praktek bukan kuliah tapi tertahan disana, itu belum dengan yang lain,” pungkasnya. (ade/wen)