Selasarkan Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Otsus Papua

JAYAPURA – Serangkaian kegiatan dilakukan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri saat berada di Jakarta. Mulai dari pertemuan dengan para Menteri hingga membuka kegiatan temu konsultasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, di Jakarta, Kamis (13/11).

Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut menjadi platform penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan implementasi Otsus Papua. Mantan Kapolda Papua menilai, kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk menyinkronkan kebijakan demi memperkuat pelaksanaan Otsus.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada MRP karena telah menciptakan ruang penting, yang mana aspirasi moral rakyat Papua bertemu dengan instrumen kebijakan nasional,” katanya.

Gubernur Fakhiri menyampaikan visi pembangunan di era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, yaitu mewujudkan Papua Cerah (Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni).

Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan. Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wilayah untuk mengatasi isolasi daerah, dengan penekanan bahwa jalan dan jembatan harus menyatukan hati.

Kedua memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua, agar generasi muda Papua tidak hanya pintar di sekolah, tetapi juga tangguh dalam kehidupan, yang akan menentukan masa depan Papua sendiri.

“Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, karena kesehatan adalah hak dasar, bukan kemewahan, agar rakyat hidup dengan layak, sehat, dan bahagia,” ujarnya.

Sedangkan menyikapi pemekaran wilayah yang menjadikan Papua memiliki enam provinsi, Gubernur Fakhiri secara tegas menyerukan untuk menolak segala bentuk pengkotak-kotakan di tanah Papua.

“Pembagian administratif tidak boleh menjadi pembatas kebersamaan. Papua adalah satu rumah besar, ‘Satu Tanah Papua’ dengan enam pintu gerbang pembangunan, dan satu tekad untuk sejahtera bersama,” tegasnya.