

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri saat bertemu dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (14/11). (foto:Humas Pemprov)
JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyampaikan sejumlah pokok usulan krusial di sektor kesehatan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Usulan mantan Kapolda Papua ini disampaikan saat pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (14/11). Ini menjadi langkah strategis untuk mencari solusi atas tantangan pembangunan kesehatan di Papua.
Langkah ini diambil menyusul kondisi pembangunan kesehatan di Papua yang dinilai belum optimal, sementara di saat yang sama Pemerintah Provinsi menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi penyakit menular, prevalensi stunting, dan masalah penanganan pasien dalam kondisi kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya beberapa alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” kata gubernur.
Di satu sisi, Provinsi Papua berkomitmen menyukseskan Asta Cita Presiden. Di sisi lain, ketersediaan anggaran pada APBD 2026 sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya penurunan Transfer Ke Daerah (TKD), baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Khusus (Otsus), maupun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Meski menghadapi tantangan fiskal, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas demi menciptakan generasi Papua yang sehat dan berdaya saing, sejalan dengan visi “Papua Cerah”.
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…