

Djong Makanuai (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuay mengatakan, di Kota Jayapura belakangan ini cukup banyak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Bahkan sebagian besarnya diisi oleh wajah-wajah baru.
“Kalau di Kota Jayapura ini belakangan ini cukup banyak ODGJ, bahkan banyak wajah-wajah baru,” kata Djong Makanuai, Sabtu (15/10).
Menurut Djong, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas sosial yang dipimpinnya, serius untuk menangani masalah ODGJ tersebut. Bahkan, Penjabat Walikota Jayapura juga telah menyetujui alokasi anggaran khusus untuk penanganan ODGJ di Kota Jayapura itu.
“Saya sampaikan terima kasih kepada bapak PJ yang sudah menyetujui anggaran, sehingga kami juga bisa menangani masalah sosial ini,” katanya.
Diakui, pihaknya tidak bergerak sendiri dalam hal penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kota Jayapura ini, tetapi bekerja sama dengan pihak rumah sakit jiwa, pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja Kota Jayapura. Kegiatan pertama dimulai dengan pembahasan kegiatan melalui penggunaan anggaran ABT.
“Orang gila di Kota Jayapura cukup banyak, ini gila-gila mendadak juga ini, saya belum bisa paparkan data terakhir, tetapi cukup banyak dan banyak juga wajah baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, jumlah daftar ODGJ di Kota Jayapura sejauh ini kurang lebih sekitar puluhan orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya berasal dari luar Kota Jayapura. Kondisi ini juga dipengaruhi, karena tingginya migrasi masyarakat dari daerah lain ke kota Jayapura. Apalagi dari beberapa kasus yang ada tidak ditemukan data-data odgj tersebut sebagai warga kota Jayapura.
“Kecurigaan saya ODGJ ini migrasi dari daerah lain ke Kota Jayapura karena by name by address-nya di Kota Jayapura tidak kelihatan. Karena kita butuh data untuk asesment kemudian kembalikan ke keluarga,” bebernya.
“Kami berharap langkah-langkah selanjutnya ada solusi baik untuk penanganan ODGJ. Pertama mulai dari fasilitas Rumah Sakit Jiwa Setelah sembuh bisa langsung diantar ke pihak keluarga,” tambahnya. (roy/tri)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…