Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah, termasuk mekanisme absensi yang berkaitan dengan pemberian TPP.
“Kami meminta ASN tidak mempersoalkan keterlambatan pembayaran TPP secara berlebihan karena pemerintah daerah sedang mengatur mekanisme keuangan agar pembayaran dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Dia menambahkan, ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan apresiasi, sedangkan kedisiplinan dan kinerja menjadi bagian penting dalam evaluasi pegawai.
“Untuk itu ke depan kami juga akan memperkuat penerapan sistem kinerja pegawai (SKP) dan e-Kinerja sebagai bagian dari pembenahan manajemen ASN sehingga pemberian hak pegawai dapat berjalan sejalan dengan kinerja,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…