

Komisi IV DPRP bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, serta PTAMJ Bahas masalah pemalangan SPAM, di ruang kerja Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, Jumat (14/3). (foto:Karel/Cepos).
JAYAPURA– Masalah pemalangan pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), oleh sejumlah pemilik ulayat di lokasi Mata Air Sbhorgonji dan jalur pipa transmisi pada akhir Januari lalu, kini mulai diseriusi sejumlah pihak terkait.
Dimana Komisi IV DPR Papua bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, serta PT Air Minum Jayapura (PTAMJ) menggelar rapat koordinasi untu menyelesaikan malasah pemalangan ini, di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Jayapura, Jumat (14/3).
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pertemuan tersebut mengharapkan pemilik ulayat dapat membuka hati dan memberikan dukungan agar pengerjaan proyek SPAM dapat dilanjutkan.
Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kami harap pemilik ulayat, baik di sumber mata air maupun di area jalur pipa transmisi, dapat membuka hati agar PTAMJ bisa menyediakan air bersih secara maksimal kepada masyarakat,” ujar Rustan.
Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura akan mengundang pemilik ulayat di lokasi Mata Air Sbhorgonji dan jalur pipa transmisi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini. “Kebutuhan air bersih di Kota Jayapura sangat tinggi, oleh karena itu kami berharap ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…