Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Dinas PUPR. Dinas PUPR mengakui adanya masalah dalam penggunaan anggaran untuk proyek air minum di Jayapura, sehingga sebagian dana terpaksa dikembalikan.
“Kami meminta dukungan Pemkot Jayapura untuk mencari jalan keluar agar masalah ini bisa diselesaikan,” jelas Joni.
Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda, menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan SPAM merupakan tanggung jawab negara dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendorong penyelesaian masalah pemalangan ini agar pembangunan SPAM dapat dilanjutkan.
“Pada prinsipnya, uang negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang baik,” ujar Amos.
Pembangunan SPAM di Jayapura dinilai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di tengah tingginya permintaan akan air minum yang layak.
“Dukungan dari semua pihak, termasuk pemilik ulayat, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek ini demi kesejahteraan masyarakat Jayapura,” pungkas Amos Wenda. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., mengatakan data tersebut mencakup warga yang mendapat pelayanan kesehatan, baik…
Ribuan objek yang berhasil dipulangkan mencakup, sekitar 1.000 unit artefak kehidupan sehari-hari dan ritual,…
Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, tenaga kesehatan, TNI-Polri, serta masyarakat yang bergerak menangani…
Aksi pembakaran ban dan penutupan jalan dengan batang kayu ini dilakukan sebagai bentuk protes keras…
Rama mengatakan BGN akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG menyusul dua kejadian dugaan keracunan…
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan…