Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya dengan Dinas PUPR. Dinas PUPR mengakui adanya masalah dalam penggunaan anggaran untuk proyek air minum di Jayapura, sehingga sebagian dana terpaksa dikembalikan.
“Kami meminta dukungan Pemkot Jayapura untuk mencari jalan keluar agar masalah ini bisa diselesaikan,” jelas Joni.
Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda, menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan SPAM merupakan tanggung jawab negara dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendorong penyelesaian masalah pemalangan ini agar pembangunan SPAM dapat dilanjutkan.
“Pada prinsipnya, uang negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang baik,” ujar Amos.
Pembangunan SPAM di Jayapura dinilai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di tengah tingginya permintaan akan air minum yang layak.
“Dukungan dari semua pihak, termasuk pemilik ulayat, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek ini demi kesejahteraan masyarakat Jayapura,” pungkas Amos Wenda. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…
Ketua KSPI Papua, Benyamin Eduard Inuri, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak…
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Sosialisasi…