

JAYAPURA- Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meyampaikan, dirinya masih mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa mereka belum sepenuhnya merasakan kehadiran Polri khususnya Polisi Lalu Lintas di Jalan Raya.
“Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maka ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari Dit lantas sebagai pembina fungsi,” ucap Kapolda saat memberikan pengarahan kepada personel Dit (Direktorat) Lantas Polda Papua di lapangan tenis Mapolda Papua, Senin (16/3).
Sehingga itu, dirinya berharap personel Dit Lantas dapat memberikan pelayanan dengan ikhlas kepada masyarakat dan kegiatan pengaturan lalu lintas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktifitas pagi, siang maupun malam hari.
“Dengan begitu sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman serta untuk menghindari terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Utamanya bagi anak-anak sekolah pada pagi hari yang akan menyeberang pada saat berangkat sekolah,” paparnya.
Lanjutnya, setiap anggota agar ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas serta yang dianggap sering terjadinya kemacetan lalu lintas.
“Masyarakat harus merasakan kehadiran Polisi di lapangan, berikan senyum, sapa dan salam saat bertemu dengan masyarakat berikan teguran sampai dengan penindakan hukum kepada pelanggar sebagai efek jera agar mereka tidak mengulangi hal yang sama,” tuturnya.
Sebagaimana Papua akan menghadapi momen nasional tahun 2020. Sehingga itu dirinya meminta kepada personel Dit Lantas untuk dapat melakukan terobosan-terobosan kreatif atau rekayasa jalan yang dapat kita gunakan dalam mengurai kemacetan nantinya.
“Ada berapa kendaraan baik itu roda empat maupun roda dua yang akan beraktifitas dalam pelaksanaan PON nanti, sehingga saya meminta dari sekarang personel sudah dapat mengantisipasi hal tersebut,” pungkasnya. (fia/wen)
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…