Anggota DPRP Mulai Khawatir Masuk Gedung Baru

JAYAPURA – Pasca gempa berulang yang menggoyang Kota Jayapura dan sekitarnya awal Januari kemarin ikut memberi dampak pada bangunan gedung baru DPR Papua. Ada sejumlah dinding maupun lantai yang retak.

Bahkan ada juga keramik maupun gypsum yang terlepas dan pecah. Dengan beban gedung yang cukup berat ditambah kondisi bangunan yang retak rupanya membuat anggota DPRP khawatir untuk kerja di gedung yang diresmikan pada Agustus 2019 itu.

“Sepertinya begitu, saya melihat teman – teman ada yang khawatir dengan bangunan yang sempat retak ini,” kata Yonas Nusi, salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua di Jayapura, Senin (16/1).

   Namun pribadi Yonas sendiri ia tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya selama gedung masih berdiri maka disitulah tempat kerja anggota DPR. “Kalau saya mau hancur atau tidak, lembaga ini harus tetap bekerja menjalankan  apa yang diamanatkan. Kerja kerja harus tetap jalan,” tegasnya.

Iapun menyarankan agar pimpinan DPRP segera menjadwalkan digelarnya Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan agenda atau program kerja yang akan dilakukan di tahun 2023 ini. Yonas Nusi menyebut bahwa dalam Bamus itu juga bisa digunakan untuk mencari kesepakatan apakah anggota DPRP masih akan bekerja di kantor atau seperti apa.

  “Tapi saya yakin pimpinan dewan sudah punya pendapat langkah apa yang akan diambil,” tambahnya.

Yonas juga berharap anggota lainnya bisa tetap berkantor sambil menunggu jadwal Bamus. Pantauan Cenderawasih Pos, beberapa hari terakhir hanya Jhon Gobay dan Yonas Nusi yang masih terlihat berkantor sedangkan unsur pimpinan tengah berada di Jakarta untuk memenuhi undangan pemerintah pusat. “Menurut saya kita masih di daratan dan bukan berkantor di laut jadi jalankan saja apa yang masih bisa dilakukan,” tutup Yonas.

   Sementara  Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy membenarkan bahwa ia melihat ada kekhawatiran anggota DPRP untuk bekerja di kantor pasca gempa. “Saat ini kami masih konsen pada APBD  yang baru dievaluasi dan kemarin tanggal 9 ada pembahasan banggar dan TAPD sedangkan yang lain memang belum berjalan normal,” ujar Rumboirussy.

  Namun ia setuju semua diawali dengan Bamus lebih dulu. “Sepertinya memang  kami  perlu melakukan bamus lebih dulu,” tutupnya. (ade/tri)