Terkait apa yang sudah dilakukan selama menduduki posisi anggota DPD, Yoris menyebut bahwa DPD merupakan representase wilayah dan itu berbeda dengan DPR RI yang lebih pada politik. “Saya ingin lebih banyak bicara soal daerah. Kami membahas regulasi Otsus termasuk mengadvokasi isu masyarakat semisal mekanisme pengelolaan tailing di Timika yang disepakati dibuat secretariat bersama,” imbuhnya.
“Kami juga sedang berbicara dengan Freeport untuk program CSR Freeport yang ternyata sudah cukup banyak namun masyarakat yang belum terbiasa,” sambung Yoris.
Lalu tiga distrik yang terdampak tailing jumlah masyarakatnya sekitar 2000 orang dan CSR yang diberikan mencapai Rp 1 triliun. “Kami melihat masyarakat cenderung meminta uang dan dikasi lalu pecah lagi. Harus ada formula termasuk kami juga ingin tahu arah penanganan presiden untuk Papua itu seperti apa sebab saya melihat yang dilakukan wapres tidak terlalu memberi dampak,” tutupnya. (ade/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Tim Opsnal Polsek Sentani Timur berhasil mengungkap kasus pencurian kabel tembaga jaringan listrik di Stadion…
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Herlina Rahagiar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap…
Mewakili puluhan anggota dewan tersebut,Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Yalimo, Simon Walilo, menegaskan bahwa dari…
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, menyatakan bahwa penanganan wilayah pedalaman dan pegunungan membutuhkan pendekatan…
Sebanyak 115 butir telur burung paruh bengkok yang berhasil diamankan saat diselundupkan melalui bagian kargo…