Program ADIK Bermasalah di Registrasi

100-an Calon Mahasisw/i ADIK Berpotensi Tak Bisa ke PT Tempatnya Lulus

JAYAPURA-Problema calon mahasiswa/i Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Provinsi Papua angkatan tahun Akademik 2023/2024, bermasalah di registrasi. Padahal, mereka baru saja dilepas Juli lalu oleh Plh Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Laorens Wantik menyatakan, program ADIK ini tidak terkaver dengan baik. Entah dalam pemberangkatan misalnya pendampingan dan hal hal lainnya.

“Harusnya, anak-anak yang sudah lulus perlu didampingi dalam hal misalnya  pemberangkatan. Mengingat mereka ini menempuh perjalanan yang jauh dan bahkan ada yang baru pertama kali ke Jakarta,” ungkap Laorens Wantik kepada Cenderawasih Pos, Selasa (15/8).

Pendampingan yang dimaksudkan Laorens adalah dalam hal droping untuk registrasi ke perguruan tinggi tujuan, menyedian biaya tiket pemberangkatan dan menyediakan biaya awal selama kurang lebih 4 bulan terakhir. Pasalnya beasiswa mereka terhitung September, Oktober, November Desember tetapi uangnya  keluar di Desember. “Selama empat bulan awal pasti mereka merasa kesulitan,” tegasnya.

Menurutnya, jika pemerintah daerah tidak memberikan perhatian, maka sekira ¼ persen dari 399 orang calon mahasiswa/i ADIK Provinsi Papua angkatan tahun akademik 2023/2024, dengan sangat terpaksa tidak bisa ke perguruan tinggi dimana dia lulus.

“Anak-anak ini sebenarnya membutuhkan perkualiahan, membutuhkan kelanjutan pendidikan. Namun, tidak adanya pendampingan disertai penyediaan biaya, membuat mereka dengan sangat terpaksa tidak bisa ke perguruan tinggi dimana dia lulus,” kata Laorens.

Laorens berharap, pemerintah daerah baik provinsi induk, kabupaten/kota maupun wilayah DOB melakukan pendampingan dalam pemberangkatan, droping untuk registrasi ke perguruan tinggi tujuan. Serta menyediakan tiket pemberangkatan dan menyediakan biaya awal selama kurang lebih 4 bulan terakhir.

Laorens mengaku merasa tidak enak ketika anak-anak diluluskan misalnya di Provinsi Papua sebanyak 399 anak, namun yang teregistrasi sekira 200 anak, sementara lainnya tidak teregistrasi akibat beberapa faktor, salah satunya soal pembiayaan.

“Hal ini membuat kepercayaan dari Kementrian Pendidikan yang mengurus Program ADIK terhadap Pemda terkesan kami tidak serius. Padahal anak-anak membutuhkan kelanjutan pendidikan,” ucapnya.

Pihaknya berharap ada biaya pendampingan dari provinsi induk termasuk 3 DOB untuk pelaksanaan program ADIK. Sebab, program ADIK bermasalah di registrasi, akibat anak-anak tidak tahu kampus tujuannya, tidak tahu di kota studi seperti dan tidak memiliki uang.

“Yang paling banyak peserta tidak teregistrasi rata rata dari Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi dan Waropen. Diminta semua kabupaten/kota di Papua serius dalam pendampingan program ADIk hingga mereka ke kota studi, pembiayaan awal 4 bulan pertama mulai dari September-Desember dan pengadaan tiket pesawat,” pintanya.

Sebelumnya, Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun melepas sebanyak 399 orang calon mahasiswa/i Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Provinsi Papua angkatan tahun Akademik 2023/2024.

Saat pelepasan pada 26 Juli 2023 lalu, Ridwan menyatakan bahwa setiap peserta pergi membawa dan menggambarkan nama orang dan Provinsi Papua. Untuk itu, dirinya meminta agar anak-anak yang mengikuti program ini bisa hidup dengan aturan dan budaya yang ada di kota studinya masing-masing.

Selain itu, Ridwan juga mengingatkan untuk memberikan kesan yang baik kepada semua orang di lingkungan studinya sebagai saudara. “Karena kalianlah investasi SDM orang Papua untuk pembangunan yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.(fia/nat)