

Wakapolda Papua bersama PJU Polda Papua saat meninjau seleksi Bintara Polri 2026 di SMA Hikmah Yapis, Rabu (13/5) (Foto/Humas Polda Papua)
JAYAPURA–Polda Papua melalui Biro SDM melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test (CAT) Akademik dalam rangka Seleksi Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, Rabu (13/5)
Pelaksanaan tes akademik tersebut berlangsung di beberapa lokasi, di antaranya IPDN Papua, Ian Fattahul Muluk Papua, SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8 Jayapura, SMK Hikmah Yapis, SMK Pariwisata, Universitas 10 November, SNK Bahasa dan Sastra, serta SMK Diaspora Kotaraja yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, Karo SDM Polda Papua Kombes Pol. Hengky Pramudya, serta para panitia.
Peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bid Propam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai prosedur.
Tes CAT Akademik dilaksanakan dalam dua sesi dengan materi ujian berupa pengetahuan umum. Pada sesi pertama, jumlah peserta tercatat sebanyak 612 orang dengan kehadiran 609 peserta yang terdiri dari 448 pria dan 161 wanita, sementara tiga peserta pria dinyatakan tidak hadir.
Sementara itu, pada sesi kedua tercatat sebanyak 583 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya hadir, terdiri dari 440 pria dan 143 wanita.
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, menegaskan bahwa pelaksanaan CAT Akademik merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam mewujudkan proses seleksi penerimaan anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Page: 1 2
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…