Categories: METROPOLIS

Ada Kebijakan Afirmasi, Tapi Tidak Mengurangi Standar Mutu

JAYAPURA-Pihak kampus Fakultas Kedokteran Uncen memastikan tidak memberlakukan kebijakan khusus terhadap para calon dokter yang terancam Drop Out (DO). Upaya yang dilakukan  pihak kampus  untuk menolong mereka adalah melalui Ujian Afirmasi UKMPPD.

  Ujian ini  dibuat oleh asosiasi pendidikan  kedokteran seperti yang sudah dilakukan pada  periode Februari yang  lalu dan dikhususkan hanya untuk Fakultas Kedokteran Uncen. Namun kebijakan afirmasi itu tidak mengurangi standar nilai.

   “Ujian dibuat dua hari,  hari pertama materi non bedah dan hari kedua materi bedah,”kata Dekan Fakultas Kedokteran Uncen, dr. Inneke V. Sumolang, Senin (14/4).

   Dalam pelaksanaannya waktu diperpanjang, dari  yang biasanya 150 menit  menjadi 200 menit. Kemudian soal ujian yang  diambil juga banyak mengenai  porsi penyakit lokal yang  banyak di Papua. Seperti  malaria, TB, HIV/AIDS, Kusta dan Frambusia, dan bentuk lain sesuai lokal spesifik FK Uncen.

   “Sebagai perbandingan, bahkan Desember 2024 yang lulus hanya 8 orang dokter, tapi Februari 2025 yang lulus 43 orang.”ungkapnya.

  Dari 102 mahasiswa  reteker ujian UUKMPPD  periode Februari yang mengikuti test, 43 lulus.  4 orang lulus first taker, 39  lulus dari reteker ujian  terdiri dari  OAP yang lulus 30 orang dan , 9 orang non OAP,” jelasnya.

Sejumlah  mahasiswa kedokteran Uncen saat  melakukan aksi demo terkait masalah DO di depan kampus mereka, pekan kemarin. (foto:Robert Mboik/Cepos)

    Menurut dia, persoalanya sekarang adalah mahasiswa tersebut sudah melewati masa studi secara aturan normal. Misalnya seharusnya maksimal 7 tahun atau 14 semester, tetapi ada yang sudah melebihi batas waktu tersebut. Masa studi itu kemudian tidak memenuhi syarat di Lembaga Gelar Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Tinggi (LGPT PDPT), karena banyak juga yang sudah tidak membayar UKT.

    “Tidak bayar SPP tetapi melakukan putaran di rumah sakit. Sehingga ketika ditemui, kenapa NIM-nya tidak ada, karena tidak bayar UKT, bukan cuma satu, puluhan ada,” katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Komnas HAM Diminta Selidiki Kasus Tiga Warga Sipil

Menurut Anthon, langkah itu penting agar tidak muncul korban-korban sipil lainnya akibat tuduhan sepihak yang…

2 hours ago

Pemkot Siap Tegakkan Perda yang Belum Optimal

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan…

10 hours ago

Eksploitasi Seksual Jadi Temuan Ditsiber

Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…

11 hours ago

Jalur  Utara Papua Jadi Prioritas Konektivitas Daerah

Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…

12 hours ago

Transparansi dan Pelayanan Publik di BPN Dinilai Buruk

Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…

13 hours ago

Tiga Kali Setubuhi Anak Dibawa Umur, Pria 44 Tahun Diringkus

Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…

16 hours ago