Categories: METROPOLIS

Ada Kebijakan Afirmasi, Tapi Tidak Mengurangi Standar Mutu

    Kemudian mereka ini juga tidak mengisi data  lengkap di PD Dikti, seperti NIK, data orangtua, dan itu juga diakui mereka. Artinya mereka tidak konsen memperbaharui data di PD Dikti. Kemudian ada juga yang ujian nasional berulang kali tapi tidak lulus.

    Ujian ini tidak diselenggarakan secara lokal, tapi masional. Semestinya setelah mereka menyelesaikan putaran di rumah sakit, selanjutnya harus mendapatkan legalitas kompetensi ujian nasional itu.”Ada yang satu kali ujian lulus, tapi ada yang 30 kali ujian tidak lulus juga,”ujarnya.

    Mengenai persoalan ini, kampus sudah membuat program khusus percepatan supaya mereka ujian. Kemudian kampus juga sudah meminta kepusat supaya mereka dibantu dalam bentuk ujian khusus tampa mengurangi kualitas.

    Buktinya ada 43 mahasiswa lulus pada Februari lalu tapi yang lain tidak lulus. Bagi mereka yang tidak lulus dalam program afirmasi itu, harus tetap mengikuti ujian kembali di waktu berikutnya. Karena itu, kuncinya adalah selain menguasai ilmu praktek, teori juga harus dikuasai, ini berkaitan dengan pelayanan yang tepat kepada pasien nantinya.

   Sekali lagi, kampus tidak bisa banyak membantu  selain melalui program yang sudah dilakukan. “Di pusat juga sudah tegaskan, bisa diberikan afirmasi tapi tidak mengurangi kualitas, karena mereka akan bekerja menolong manusia, bukan benda mati. Jadi standarnya tetap harus diperhitungkan,” tegasnya.

   Upaya berikutnya, universitas akan berusaha agar mereka diusulkan untuk dibuatkan NIM yang baru. Supaya mereka tidak terhambat pada masa studi yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. “Sementara ini sedang berproses,”tambahnya. (roy/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

1 day ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

1 day ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

1 day ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

1 day ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

1 day ago