

Masyarakat kampung Koya Tengah saat menggelar aksi demonstrasi di kantor kepala kampung, tanpak puluhan masa hadir dalam aksi tersebut, Jumat (12/9). (Foto/Istimewa)
JAYAPURA-Seiring perkembangan pemukiman warga di Koya Tengah Distrik Muara Tami yang berkembang pesat, Pemerintah Kota Jayapura berencana untuk memekarkan atau mengubah status Koya Tengah dari kampung menjadi kelurahan.
Namun wacana pemekaran ini mendapat penolakan dari sejumlah warga yang melakukan aksi demo di Kantor Kepala Kampung Koya Tengah untuk menyuarakan aspirasi mereka, Jumat (12/9). Koordinator dalam aksi tersebut adalah Yanuarius Utimkesan dan Dadiel Weel
Mereka menuntut Pemkot Jayapura segera memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung serta menolak wacana pemekaran Kelurahan di wilayah Koya Tengah.
Mereka menegaskan bahwa sudah terlalu lama menunggu janji pemerintah, namun yang didapat justru jawaban yang berbelit dan berputar. Pesan mereka jelas: segera laksanakan pemilihan, dengarkan suara masyarakat, dan jangan abaikan sejarah perjuangan para pendiri kampung.
Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, Kordinator aksi Yanuarius Utimkesan meminta Penjabat (Pj) Kepala Kampung Koya Tengah yang menjabat saat untuk segera diganti.
Hal ini ia sampaikan karena kebijakan Pj. Kepala Kampung Koya Tengah selama ini tidak adil dan tidak mengena kepada masyarakat dan waktu menjabatnya telah melebihi waktu yang ditentukan Undang-undang (UU).
Page: 1 2
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut operator seluler belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan…