

Kondisi bangunan sekolah SMA Satria Jayapura yang saat ini sepi peminat pelajar untuk sekolah ditempat ini, sehingga diharapkan permintah bisa mengambil alih pengelolaannya. (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Sekolah SMA Satria Jayapura, Efendi H. Ibrahim menyampaikan dalam rangka mendukung perkembangan pendidikan di Kota Jayapura, maka pihaknya siap menghibahkan SMA Satria Jayapura kepada pemerintah untuk dikelola dan dialihkan statusnya menjadi sekolah negeri.
“Kenapa saya hibahkan ini ke pemerintah, karena saya lihat muara pendidikan kita di Jayapura itu lebih kepada sekolah negeri, sayangnya di Jayapura Selatan baru ada 1 SMA yang berstatus negeri,” kata Efendi, Jumat (12/1).
Untuk itu, agar SMA Satria yang bernaung di bawah Yayasan Satria itu tetap berkembang dan berjalan dengan baik, maka pihaknya menawarkan agar pemerintah mengambil alih status sekolah tersebut menjadi milik pemerintah.
“Saya hanya ingin SMA Satria ini tetap berjalan, silahkan pemerintah mau kelola seperti apa, intinya perkembangan pendidikan di Kota Jayapura berkembang dengan baik,” tandasnya.
Bahkan dirinya juga mengaku jika yayasan itu diambil alih pemerintah, dirinya selaku ketua Yayasan sedikit pun tidak ingin ikut campur dalam pengelolahan sekolah tersebut.
“Saya tidak butuh jabatan, atau apapun, silahkan pemerintah yang kelola, mau ganti nama sekolahnya juga, atau warna gedung, silahkan. Intinya SMA Satria itu tetap ada, dan tetap mendidik anak anak Port Numbay,” tukasnya.
Page: 1 2
Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata…
Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Barantin…
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…