Dikatakan bahwa saat ini menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim, deforestasi ilegal, hingga tekanan pembangunan infrastruktur. Namun dengan koordinasi yang kuat, sinergi antar lembaga, dan komitmen bersama, mampu menjaga dan memulihkan hutan sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Melalui rapat koordinasi menghasilkan rumusan kebijakan teknis, rencana aksi, dan mekanisme kerja bersama yang lebih kuat, agar pengelolaan hutan di Papua bukan hanya lestari di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada alam dan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII Jayapura, Safruddin mengatakan dari rapat koordinasi ini, akan dibuatkan rekomendasi dan disampaikan ke Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.
“Rekomendasinya salah satunya terkait dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dalam konteks Papua,” ujarnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar Kegiatan Advokasi dan…
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, L. Christian Sohilait mengatakan, realisasi anggaran sebesar 36 persen tersebut…
Angka tersebut jauh lebih sedikit dibangdingkan musim lalu yang mencapai 35 pemain dalam satu musim.…
Selain sebagai pusat pemerintahan, posisi strategis Jayapura membuat berbagai aksi yang digelar di kota ini…
Berangkat dari keprihatinan melihat anak-anak muda yang tumbuh di tengah lingkungan yang lekat dengan minuman…
Dalam aksinya, kelompok ini mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas insiden…