Dikatakan bahwa saat ini menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim, deforestasi ilegal, hingga tekanan pembangunan infrastruktur. Namun dengan koordinasi yang kuat, sinergi antar lembaga, dan komitmen bersama, mampu menjaga dan memulihkan hutan sekaligus mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Melalui rapat koordinasi menghasilkan rumusan kebijakan teknis, rencana aksi, dan mekanisme kerja bersama yang lebih kuat, agar pengelolaan hutan di Papua bukan hanya lestari di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada alam dan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII Jayapura, Safruddin mengatakan dari rapat koordinasi ini, akan dibuatkan rekomendasi dan disampaikan ke Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.
“Rekomendasinya salah satunya terkait dengan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung dalam konteks Papua,” ujarnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Penertiban yang dijalankan oleh tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop)…
Masyarakat di Kota Jayapura akhirnya seperti diajari untuk menerima situasi ini karena belum ada perubahan…
Kondisi tersebut ditemukan saat dirinya melakukan kunjungan ke Distrik Jagebob dan melihat langsung lokasi yang…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik…
Ya, mungkin dengan cara itu pria bernama Nawir ini bisa merasa tenang usai diterpa musibah.…
Kordinator Lapangan Aksi sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Uncen, Darki Uropmabin, memberikan klarifikasi bahwa…