Categories: METROPOLIS

Pajak Perdagangan Internasional Papua Melonjak 558,9 Persen

JAYAPURA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan penerimaan pajak perdagangan internasional di wilayah Papua mencatatkan lonjakan signifikan hingga 558,9 persen atau mencapai Rp5,83 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul mengatakan, lonjakan penerimaan tersebut terutama ditopang oleh kontribusi bea keluar yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas unggulan, khususnya dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

“Kinerja positif pajak perdagangan internasional menunjukkan peran strategis sektor ekspor dalam menopang penerimaan negara di wilayah Papua, di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung,” katanya Haq di Jayapura, Senin (12/1).

Menurut Izharul, selain itu, peningkatan penerimaan ini juga mencerminkan harga komoditas serta meningkatnya volume ekspor dari wilayah timur Indonesia. “Pajak perdagangan internasional menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara di Papua sepanjang 2025,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

BMKG Waspadai Sebaran Asap Lintas Batas dari Papua Nugini

Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…

17 minutes ago

Sempat Kabur Saat Disergap, Terduga Curanmor Akhirnya Diciduk di Ifale

Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Axel Panggabean, mewakili Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan, mengatakan…

1 hour ago

Pergerakan Kerak Bumi Picu Gempa di Jayapura

  Berdasarkan hasil analisis pemutakhiran parameter dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa…

2 hours ago

Waspadai Perubahan Cuaca Lokal

   Ketua Tim Meteorologi Publik BMKG, Finnyalia Napitupulu, menginformasikan bahwa gambaran cuaca secara umum di…

3 hours ago

Kemendagri Redam Isu Perubahan Definisi OAP

  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, definisi OAP telah memiliki dasar hukum…

4 hours ago

Kegiatan Tak Tepat Waktu, OPD Bakal Dievaluasi

Wali Kota menyoroti kebiasaan sejumlah OPD yang menggelar kegiatan tidak sesuai waktu yang tercantum dalam…

5 hours ago