

Ismail Bepa Ladopurap (foto: Jimi/ Cepos)
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk mendorong penerapan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara nontunai melalui platform digital.
Langkah ini diyakini menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemajuan Kota Jayapura.
Ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurap menuturkan bahwa era digitalisasi menuntut semua sektor untuk beradaptasi, termasuk dalam hal pembayaran pajak dan retribusi.
Menurutnya, pembayaran berbasis digital bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mampu menekan potensi kebocoran yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami mendorong agar seluruh pembayaran retribusi parkir dan sampah hingga pajak dilakukan secara digital atau nontunai. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menghindari kebocoran,” kata Ismail Bepa kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/9).
Politisi PSI itu menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran digital akan menciptakan keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi ini penting agar masyarakat bisa memantau langsung alur pembayaran mereka tanpa harus khawatir uangnya tersendat atau disalahgunakan.
Page: 1 2
Ia menjelaskan, venue peninggalan PON yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Papua tersebar di…
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menegaskan bahwa pengamanan kegiatan penyampaian pendapat…
Tiga siswa Sekolah Negeri Khusus (SNK) Pariwisata Papua, Juan Omar, Dhafin Khairan Abuhari dan Jeskhiel…
Dari total penerima tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh Remisi Umum I (pengurangan masa pidana…
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak boleh…
Di satu sisi, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen secara tegas membantah…