Categories: METROPOLIS

Bukan Sekedar Formalitas, Rekomendasi Dewan Diminta Ditindaklanjuti 

JAYAPURA-Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat paripurna penyerahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, yang berlangsung di ruang Paripurna DPRP, Jumat (9/5).

  Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRP menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil aspirasi masyarakat serta temuan di lapangan selama kunjungan kerja.

Ketua DPRP Denny H. Bonai menegaskan agar seluruh mitra kerja Pemerintah Provinsi Papua menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan serius.

  “Rekomendasi ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat serta temuan DPRP saat kunjungan kerja di lapangan. Oleh karena itu, saya minta agar seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan maupun APBD tahun 2026,” tegas Denny.

  Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur tentang mekanisme penyampaian, pembahasan, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi LKPJ oleh DPRD.

  “Kalaupun ada yang belum tuntas atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya, maka harus dicantumkan dalam LKPJ berikutnya. Jangan hanya disampaikan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas,” tambahnya.

  Denny juga meminta agar Pemerintah Provinsi mulai bekerja lebih detail dan transparan. Ia mengingatkan bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi harus disampaikan dalam sidang LKPJ selanjutnya, termasuk penjelasan jika ada rekomendasi yang tidak terealisasi.

  Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh seluruh masukan, saran, dan catatan strategis dari DPRP.

  Ia menilai rekomendasi tersebut sebagai landasan konstruktif untuk meningkatkan pelaksanaan program pemerintahan di berbagai urusan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus membangun dengan semangat kolaborasi, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat.

  “Kita harus memperkuat kemitraan antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua. Hanya dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Papua yang lebih maju, adil, dan bermartabat,” pungkas Ramses. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Theo: Tak Masuk Akal Orang Papua Sandera Orang Papua

Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…

2 days ago

OTT Rektor Unsoed Jadi Alarm bagi Perguruan Tinggi di Papua

   Merespon terkait dengan kasus tersebut​, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…

2 days ago

El Nino Kuat Bayangi Mimika, BMKG Peringatkan Asap Kiriman dan Gangguan Penerbangan

BMKG Stasiun Meteorologi Mozes Kilangin Timika mengimbau warga Kabupaten Mimika untuk mewaspadai cuaca ekstrem akibat…

2 days ago

Giliran Asap Negara Tetangga Resahkan Warga RI-PNG

Asap yang disinyalir dari kebakaran hutan dan lahan ini justru muncul dari arah negara tetangga…

2 days ago

Satpol PP Siagakan 10 Personel Amankan  Kantor Dinkes Merauke

Penempatan personel tersebut dilakukan menyusul persoalan pemalangan Kantor Dinas Kesehatan yang sebelumnya membuat aktivitas pegawai…

2 days ago

Melaju di Atas Aspal dari Malam Tembus Pagi, Terapkan Monitoring  24 Jam

Di tengah tuntutan pemenuhan  hidup, Komunitas Laskar Di Rantau (LDR) telah membuktikan bahwa keterbatasan dan…

2 days ago