Lakukan Berbagai Upaya Untuk Capai Target Papua Bebas Malaria

JAYAPURA-Kepala Balai AIDS, Tuberkulosis, Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes menyebut, tahun 2030 mendatang secara nasional Indonesia bebas dari malaria. Namun untuk sampai ke titik itu, diawali dengan Papua harus bebas malaria.

  “Untuk Papua bebas malaria kita canangkan di tahun 2027 mendatang Papua Eliminasi  Malaria. Dalam rangka itu, dilakukan berbagai upaya baik dari nasional, tingkat provinsi dan teman-teman di kabupaten/kota bersama-sama secara lintas sektoral melakukan upaya-upaya pengendalian malaria,” kata dr Beeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (11/10).

  Lanjut dr Beeri, salah satu   upaya pengendalian malaria adalah ketersediaan logistik obat malaria. Ia pun tak memungkiri jika beberapa waktu lalu Papua sempat berhadapan dengan masalah minimnya stok obat malaria. Bahkan, hampir pada posisi kehabisan stok obat malaria jenis obat minum, suntik maupun infus.

  “Berbagai upaya tetap kita lakukan untuk bisa mencukupi kebutuhan stok obat saat itu, terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa diprioritaskan obat malaria untuk Provinsi Papua,” jelasnya.

   dr Beeri menjelaskan, kosongya stok obat malaria dua bulan yang lalu lantaran obat malaria yang ada di Indonesia berasal dari Negara Cina. Ketika Cina mengalami lockdown berpengaruh pada pengiriman logistic malaria, hingga mengalami keterlambatan tiba di Indonesia.

  “Kita bersyukur sejak dua bulan yang lalu obat malaria sudah masuk kembali, baik itu obat malaria suntik maupun obat malaria minum. Setibanya di Papua, obat obat tersebut langsung kami distribusikan ke kabupaten/kota  yang saat itu sudah terjadi kekosongan obat,” ungkapnya.

  Selain penyakit malaria, lanjut dr Beeri, ada penyakit lainnya yang menjadi perhatian yakni TBC, AIDS dan lainnya. Mengacu pada pengalaman masalah malaria, pihaknya selalu mengingatkan petugas kesehatan  di kabupaten/kota untuk pencatatan dan pelaporan.

  “Jadi semua kasus mereka harus catat dan laporkan dalam sistem elektronik data. Sehingga kita bisa tahu dan dapat mengantisipasinya kedepan,” kata dr Beeri.

  Kata dr Beeri, untuk HIV, TBC dan malaria dalam pendataan menggunakan sistim server bisa dientry langsung dari Puskesmas yang ada di kabupaten/kota. Dengan begitu, data bisa terkomulatif atau terkumpulkan pada dinas tingkat kabupaten, dinas kesehatan Provinsi. Dengan begitu memudahkan untuk melihat dan menghitung logistiknya.

  “Jumlah kasus dan permintaan obat selalu kita konfirmasi dan melakukan kroscek, terkadang dari kabupaten sering menyampaikan kehabisan obat, namun ketika dilacak melalui logistic  farmasi obatnya ada. Ini juga menjadi catatan,” ucapnya.

  Ditambahkan bahwa yang harus diperkuat saat ini  adalah soal pendistribusian obat dan pendataan penyakit yang  ada di setiap kabupaten/kota. “Saat ini setahu saya dari instalasi farmasi Provinsi Papua, obat-obatan itu masih dalam stok cukup selama tidak ada situasi yang di luar kendali kita,” pungkasnya. (fia/tri)