Categories: METROPOLIS

Pimpinan OPD Jangan Terlalu Sering Ganti Nomor Hp

Boy Dawir ( foto : Gamel Cepos )

JAYAPURA – Pejabat daerah yang menduduki jabatan strategis dan krusial diminta untuk fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga komunikasi dan koordinasi dengan mitra terutama DPR sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pembangunan. Jangan justru setelah menjadi pejabat malah tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi dan tak bisa diajak berkomunikasi. 

 Ini kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir masih ditemukan dan diyakini akan mengganggu koordinasi. “Harus kami katakan  seperti itu, masih ada pejabat maupun pimpinan OPD yang sulit  untuk diajak berkomunikasi. Sedikit-sedikit nomor Hp diganti dan tak bisa lagi dihubungi. Kami bingung apakah memang tidak mau bermitra dengan DPR atau seperti apa,” singgung Boy, Jumat (11/10).  Malah dikatakan ada pejabat yang sering sekali mengganti nomor Hp sehingga ketika dihubungi ternyata sudah tak aktif dan tak ada konfirmasi jika nomor sudah diganti.

 “Bingung saja kok kayak begini masih dipercaya menjadi pejabat. Bukannya pejabat itu sosok yang harus bertanggungjawab, nah kalau sudah begini mau tanggungjawab bagaimana? Jangan-jangan pimpinannya juga sulit untuk menghubungi,” sindir Boy. Apa yang disampaikan dipastikan bukan isapan jempol mengingat dalam rapat dengan DPR beberapa waktu lalu ada pejabat yang diingatkan atau ditegur untuk tidak terlalu sering mengganti nomor Hp agar ketika hendak diajak berkoordinasi bisa langsung terhubung. 

 “Ia dalam rapat Banggar maupun rapat komisi saya sempat menegur salah satu tapi tetap saja, mungkin sudah merasa hebat sehingga tidak perlu dikawal atau diawasi DPR. Semoga saja tidak bermasalah hukum nantinya,” cecarnya. Boy malah  nyinyir dengan mengatakan  jangan-jangan ada pejabat tiap minggu ganti nomor Hp. “Kami pertegas bahwa kami hubungi dan bangun koordinasi bukan untuk meminta-minta, tolong dicatat itu,  kami kontak agar bisa mengetahui progres pembangunan atau program yang dijalankan. Sering masyarakat mengeluh dan menanyakan dan kami wajib menjawab dan itu salah satu tujuan kami berkoordinasi,” tegasnya. (ade/wen)

newsportal

Recent Posts

BTM Soroti Fair Play, Desak Evaluasi Wasit dan VAR di Liga 2

Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…

1 day ago

Sayangkan Aksi Demo yang Berdampak Libur Sekolah

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…

1 day ago

Wamenkes: 90 Persen Kasus Malaria Nasional Berasal dari Papua

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…

1 day ago

Pemkot Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…

1 day ago

Tanah Diselesaikan Sesuai Prosedur, Bupati Mohon Sekolah Jangan Dipalang

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…

1 day ago

Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil

"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…

2 days ago