

Jeri Agus Yudianto (foto:Yohana/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat mengimbau kepada seluruh netizen atau warganet agar lebih teliti terhadap informasi atau berita tentang politik yang kini sedang marak terjadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kepala Dinas Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura Senin mengatakan, ada hal yang perlu dilakukan antisipasi masyarakat terkait informasi politik yakni hoax kepada penyelenggara, lalu pemerintah, dan peserta pemilu.
“Berita bohong kini banyak tersebar dengan kemasan yang menarik mulai dari teks, foto, atau video, sehingga perlu ketelitian dan kewaspadaan dalam menyaring sebuah informasi,” katanya.
Menurut Jeri, apalagi berita bohong terhadap informasi politik ini ada juga yang mengandung diksi yang mana berupa ajakan dan sering disebarkan, oleh sebab itu sangat penting metode saring sebelum sharing.
“Kini masyarakat di Bumi Cenderawasih lebih menyukai berita atau informasi yang berkaitan dengan politik dan Hak Asasi Manusia -HAM- dengan sumber berita yang diminati yakni media sosial medsos-,” ujarnya.
Dia menjelaskan pula, ada hal yang linear antara kebiasaan masyarakat dengan mengakses berita yang mana ketertarikan terhadap berita politik dan HAM, sehingga hal itu mendominasi sekitar 40 persen dari beragam isu berita lainnya.
“Secara umum tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen, dan sekitar 0,35 persen di antaranya disumbang oleh Papua,” katanya.
Karena itu, katanya, dengan pesatnya tingkat penetrasi internet ini yang harus di waspadai, dan kini pengguna media sosial mengalami peningkatan di triwulan pertama 2024.(antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…