Mestinya kata Emanuel, dengan penyelesaian tersebut, Direksi tidak lagi memberhentikan karyawannya secara sepihak. Namun terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis hingga tiga kali peringatan.
“Kami menilai tindakan PT Pos Jayapura ini bentuk diskriminasi kepada karyawannya, karena kasus semacam ini banyak terjadi di PT Pos tapi masih diberikan pekerjaan, lantas kenapa Dominggas diperlakukan seperti ini,” tandasnya.
Hal lain adanya gugatan itu, karena sejak diberhentikan, PT Pos Jayapura tidak memberikan hak Dominggas sebagaimana perintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan perintah keputusan direksi tentang tatacara PHK.
Sehingga pihaknya mengharapkan hakim dapat melihat perkara tersebut sesuai fakta persidangan, dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada karyawan PT Pos Jayapura itu.
“Kami juga meminta kepada PT Pos Jayapura segera membayar Hak Dominggas, sesuai perintah keputusan direksi dan UU Ketenagakerjaan,” tegasnya. (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…