Mestinya kata Emanuel, dengan penyelesaian tersebut, Direksi tidak lagi memberhentikan karyawannya secara sepihak. Namun terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis hingga tiga kali peringatan.
“Kami menilai tindakan PT Pos Jayapura ini bentuk diskriminasi kepada karyawannya, karena kasus semacam ini banyak terjadi di PT Pos tapi masih diberikan pekerjaan, lantas kenapa Dominggas diperlakukan seperti ini,” tandasnya.
Hal lain adanya gugatan itu, karena sejak diberhentikan, PT Pos Jayapura tidak memberikan hak Dominggas sebagaimana perintah UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan perintah keputusan direksi tentang tatacara PHK.
Sehingga pihaknya mengharapkan hakim dapat melihat perkara tersebut sesuai fakta persidangan, dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada karyawan PT Pos Jayapura itu.
“Kami juga meminta kepada PT Pos Jayapura segera membayar Hak Dominggas, sesuai perintah keputusan direksi dan UU Ketenagakerjaan,” tegasnya. (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1)…
PAPAN demi papan dilepas perlahan. Genting-genting tua diturunkan dari atap yang mulai rapuh. Beberapa warga…
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua terus mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat…
Ia menjelaskan, keberadaan personel BKO masih diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan keamanan pasca konflik yang…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederickus W. A. Maclarimboen, melalui Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui Ps Kasi Humas Ipda Andre MSB dikonfirmasi membenarkan laporan…