Categories: METROPOLIS

Pemkot Pastikan Tidak Ada Kenaikan UMK

JAYAPURA– Pemkot Jayapura memastikan tahun ini tidak ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten atau kota (UMK). Meskipun diakuinya sudah ada surat resmi dari pemerintah pusat mengenai kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

   “Kalau kita untuk UMP ini masih pakai yang lama.  Mengenai adanya arahan aturan pemerintah pusat, mungkin tahun depan baru kita menyesuaikan,” kata Evert Merauje, Jumat (6/12).

    Menurutnya,  ketentuan kenaikan UMP di Kota Jayapura itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Kenapa tidak naik UMK,  kalau saya lihat ini kan karena soal ekonomi masyarakat yang belum terlalu pulih,” katanya.

    Hal itu disebabkan karena adanya inflasi di sejumlah daerah secara nasional. Termasuk Akibat penyebaran Covid-19 beberapa tahun yang lalu. “Mungkin tahun depan kalau ekonomi kita sudah baik, baru bisa kita pertimbangkan,” ujarnya.

   Ditanya apakah langkah Pemkot Jayapura  yang tidak menindaklanjuti arahan pemerintah pusat itu dinilai melanggar aturan. Menurutnya terkait hal ini, Pemkot Jayapura juga sebenarnya sudah membangun komunikasi dengan para pelaku usaha. Karena itu, mengenai kenaikan UMP ini, Pemkot Jayapura juga harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.  “Kemampuan APBD kita kan hanya 1,7 triliun,” bebernya. (roy/tri).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

27 minutes ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

2 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

3 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

4 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

5 hours ago

TPP Diberikan Berdasarkan Kinerja ASN

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa, mengatakan ASN tidak boleh hanya hadir…

6 hours ago