Categories: METROPOLIS

Sekolah Rakyat di Papua Mulai Dibahas

JAYAPURA – Pemerintah  mulai membahas pembangunan Sekolah Rakyat di kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Pemerintah menargetkan 300 siswa dari Papua untuk Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026.

Ketiga titik lokasi berada di Kota Jayapura, Sarmi dan Biak. Masing-masing titik akan menampung 100 siswa jenjang pendidikan SMA. Satu titik terdiri dari empat rombongan belajar.

  Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper menjelaskan bahwa program ini akan diluncurkan serentak secara nasional. Total ada 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

  “Program ini bagian dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” kata John kepada wartawan, usai sosialisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, di kantor gubernur, Kamis (5/6).

   Jhon menjelaskan, Kota Jayapura telah menyiapkan 50 calon siswa SMA untuk mengikuti program tersebut. Puluhan calon siswa tersebut akan mulai belajar pada Juli 2025 di fasilitas yang telah disiapkan Balai Besar Kemensos Regional VI.

  “Titik Kota Jayapura itu terdiri dari 50 calon siswa asal Kota Jayapura dan 50 dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan Kabupaten Sarmi terdiri dari 4 rombongan belajar sebanyak 100 siswa, begitu juga dengan Kabupaten Biak Numfor,” jelasnya.

  Jhon mengaku jika Pemprov Papua telah mengusulkan lahan 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Lokasinya berada di Kampung Maribu, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

  “Pemprov Papua mengusulkan pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP dan SMA dan berpola asrama. Rencananya setelah diverifikasi akan dibangun tahun ini oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

   Ia berharap kabupaten/kota lainnya di Papua segera menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial. Sehingga September bisa dilakukan ground breaking pembangunan berpola asrama secara serentak oleh Presiden Prabowo.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

22 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

23 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago