Kasus Pj. Walikota Jayapura butuh dukungan berbagai pihak dan seluruh masyarakat. Masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap kerja Bawaslu, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
“Kasus ini menguji kegentlean Bawaslu, apakah mereka berani ambil keputusan berdasarkan rekaman atau tidak,” tandasnya.
Berdasarkan rekaman suara, kasus ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga Kode Etik ASN. Namun bergantung pada sikap Bawaslu. “Kita berharap kasus ini diselesaikan secara jelas, karena ini juga akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu,” ujarnya.
Lebih lanjut dengan beredarnya rekaman tersebut, maka masyarakat harus lebih jeli memilih pemimpin. Jika memilih pemimpin karena uang, maka jangan heran pembangunan Papua ke depan tidak berjalan maksimal.
“Jangan pilih pemimpin seperti tato Wiro Sableng yaitu 212, karena kalau dia menang, maka 2 tahun pertama dia kerja untuk kembalikan uang kampanye, 1 tahun kemudian investasi, lalu 2 tahun terakhir cari uang untuk beli suara di pemilukada berikut,” tutup Gustaf. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Meski tak menceritakan secara detail bagaimana proses korban bisa melarikan diri atau diamankan dari pihak…
Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya secara resmi memulai pelaksanaan Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks…
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya…
Selain itu, langkah inventarisasi dan pengembangan ini tidak sekadar bertujuan menjaga warisan nilai historis…
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura terus mendorong upaya kemandirian bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)…