Kasus Pj. Walikota Jayapura butuh dukungan berbagai pihak dan seluruh masyarakat. Masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap kerja Bawaslu, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
“Kasus ini menguji kegentlean Bawaslu, apakah mereka berani ambil keputusan berdasarkan rekaman atau tidak,” tandasnya.
Berdasarkan rekaman suara, kasus ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga Kode Etik ASN. Namun bergantung pada sikap Bawaslu. “Kita berharap kasus ini diselesaikan secara jelas, karena ini juga akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu,” ujarnya.
Lebih lanjut dengan beredarnya rekaman tersebut, maka masyarakat harus lebih jeli memilih pemimpin. Jika memilih pemimpin karena uang, maka jangan heran pembangunan Papua ke depan tidak berjalan maksimal.
“Jangan pilih pemimpin seperti tato Wiro Sableng yaitu 212, karena kalau dia menang, maka 2 tahun pertama dia kerja untuk kembalikan uang kampanye, 1 tahun kemudian investasi, lalu 2 tahun terakhir cari uang untuk beli suara di pemilukada berikut,” tutup Gustaf. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP meyatakan setelah mengikuti perkembangan pasca konflik yang terjadi…
Perda ini mewajibkan seluruh bangunan dan fasilitas publik di wilayah Kota Jayapura untuk memasang…
Saat melakukan pemantauan di kawasan Pasar Los Entrop, petugas mencurigai sebuah tempat usaha rental…
Ketua Satgas Asosiasi Peternak Ayam Petelur se-Tanah Tabi, Gatot Sugiantoro, mengatakan saat ini terdapat…
Abisai menegaskan bahwa Pemuda Katolik merupakan salah satu pilar penting bagi gereja dan bangsa,…
Berdasarkan informasi yang terima dari penyidik Polda Papua terkait dengan praperadilan yang diajukan dari pihak…