Kasus Pj. Walikota Jayapura butuh dukungan berbagai pihak dan seluruh masyarakat. Masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap kerja Bawaslu, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
“Kasus ini menguji kegentlean Bawaslu, apakah mereka berani ambil keputusan berdasarkan rekaman atau tidak,” tandasnya.
Berdasarkan rekaman suara, kasus ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga Kode Etik ASN. Namun bergantung pada sikap Bawaslu. “Kita berharap kasus ini diselesaikan secara jelas, karena ini juga akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu,” ujarnya.
Lebih lanjut dengan beredarnya rekaman tersebut, maka masyarakat harus lebih jeli memilih pemimpin. Jika memilih pemimpin karena uang, maka jangan heran pembangunan Papua ke depan tidak berjalan maksimal.
“Jangan pilih pemimpin seperti tato Wiro Sableng yaitu 212, karena kalau dia menang, maka 2 tahun pertama dia kerja untuk kembalikan uang kampanye, 1 tahun kemudian investasi, lalu 2 tahun terakhir cari uang untuk beli suara di pemilukada berikut,” tutup Gustaf. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya…
Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika,…
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…
Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…
Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…
Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran…