Kasus Pj. Walikota Jayapura butuh dukungan berbagai pihak dan seluruh masyarakat. Masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap kerja Bawaslu, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
“Kasus ini menguji kegentlean Bawaslu, apakah mereka berani ambil keputusan berdasarkan rekaman atau tidak,” tandasnya.
Berdasarkan rekaman suara, kasus ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga Kode Etik ASN. Namun bergantung pada sikap Bawaslu. “Kita berharap kasus ini diselesaikan secara jelas, karena ini juga akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu,” ujarnya.
Lebih lanjut dengan beredarnya rekaman tersebut, maka masyarakat harus lebih jeli memilih pemimpin. Jika memilih pemimpin karena uang, maka jangan heran pembangunan Papua ke depan tidak berjalan maksimal.
“Jangan pilih pemimpin seperti tato Wiro Sableng yaitu 212, karena kalau dia menang, maka 2 tahun pertama dia kerja untuk kembalikan uang kampanye, 1 tahun kemudian investasi, lalu 2 tahun terakhir cari uang untuk beli suara di pemilukada berikut,” tutup Gustaf. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dijelaskan, dalam pengawasan lapangan yang dilakukan Disperindag bersama Satgas Pangan, masih ditemukan produk makanan dan…
Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Salah satunya melalui Latihan Pra…
Selain lomba presentasi Bahasa Jepang, juga digelar lomba Cosplay, karaoke dan lainnya. Adapun perlombaan tersebut…
Karena itu ia meminta kepada pihak sekolah, terutama orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan dan…
Untuk jadwal keberangkatan, jemaah haji Papua direncanakan tergabung dalam tiga (3) Kloter 27, 29, dan…
Menurut Rustan, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama sehingga pesan ini terus disampaikan kepada masyarakat.…