

Yopi Hanuebi (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sejak Tahun 2022 lalu. Di Kota Jayapura, baru ada 13 sekolah jenjang SMP yang menerapkan kurikulum Merdeka belajar, sementara sebagian besarnya belum melaksanakan IKM.
Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Yopi Hanuebi mengungkapkan, penerapan IKM ini harus melalui mekanisme yang berlaku. Di mana, 13 sekolah penggerak lebih dulu mengimplementasikan kurikulum tersebut selama 3 tahun, baru setelahnya sekolah lainnya menyesuaikan.
“Karena tiga tahun setelah sekolah penggerak jalan, baru masuk ke kurikulum IKM, itu baru bisa dipakai secara keseluruhan,” bebernya.
Di Kota Jayapura ada 13 sekolah penggerak yang menjadi contoh penerapan IKM Kota Jayapura. Sementara itu sekolah lainnya masih menggunakan kurikulum K13. Namun terhitung 1 Juli 2024 nanti, semua sekolah jenjang SMP di Kota Jayapura yang terdiri dari 38 sekolah itu sudah menerapkan IKM.
“Nanti tahun 2024 per 1 Juli itu semua sekolah di SMP sudah pakai kurikulum merdeka. Baik sekolah penggerak maupun sekolah non penggerak. Semua sudah siap untuk jalan Tinggal waktunya saja,”ungkapnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ujian akhir sekolah pada tahun 2024, saat ini pihaknya sedang menyiapkan data-data siswa yang akan mengikuti pelaksanaan ujian akhir sekolah pada tahun 2024 ini. “Jumlah peserta ujian belum pasti karena yang terdaftar itu sudah 4.469, data masih di input lagi karena masih ada penambahan-penambahan,” ujarnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut operator seluler belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan…