Categories: METROPOLIS

Ombudsman: Pendidikan di Papua Belum Maksimal!

Melania Kirihio. ( FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA – Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI, Provinsi Papua, Melania Kirihio mengatakan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harusnya juga menjadi refleksi bersama sejauh mana pelayanan pendidikan dapat dinikmati seluruh warga negara. 

“Untuk sebuah pendidikan yang kuat tidak hanya bergantung pada sekolah-sekolah sebagai garda depan pelayanan pendidikan, tetapi penyelenggara pendidikan di Pemerintah Daerah juga berperan penting dalam lancarnya sebuah penyelenggaraan pendidikan dari ketersediaan kebijakan, sarana prasarana dam jaminan pendidikan dapat berjalan dengan aman,” kata  Melania Ke Cenderawasih Pos melalui seluler, Kamis (2/5).

Lanjut Melania, Selain tanggungjawab Pemda dan orang tua juga punya andil besar dalam suksesnya pendidikan anak, sehingga untuk memperoleh sebuah pelayanan prima khususnya dalam pendidikan, perlu ruang refleksi dan introspeksi untuk lebih memperkuat penikmatan terhadap hak memperoleh pendidikan. 

Dimana hal ini didasari dengan harapan setiap masyarakat dapat memperoleh layanan yang baik, secara khusus di bidang pendidikan.

Untuk Papua baginya masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau diperbaiki dalam progres mendorong perkembangan bidang pendidikan di berbagi wilayah. Hal ini merupakan atas dasar laporan dari berbagai daerah tahun lalu yang tertuju pada beragai hal yang masih belum terpenuhi.

“Kalo Pelayanan pendidikan di Papua bagi kami masih belum maksimal, dimana ada beberapa laporan tahun 2018, sekitar 9 laporan masyarakat terkait pendidikan dengan jenis pegaduan yang berbeda, intinya pelayanan mulai dari internal sekolah yang belum memiliki standar pelayanan, hingga tanggungjawab penyediaan asrama bagi mahasiswa dari daerah, juga masalah bantuan biaya studi,”jelasnya.

Lanjut Melania, Pada dasarnya pemda baik Pemprov dan Kabupaten dan Kota cukup memberikan perhatian, namun kekurangan pemda tidak memiliki ruang pengaduan yang dapat mengelola aduan masyarakat,  juga minimnya standar pelayanan disekolah  sehingga nampak sekali akhir-akhir ini banyak masalah timbul disekolah menjadi konsumsi publik karena minim penanganan secara internal.(kim/gin).

newsportal

Recent Posts

Pembelian BBM Subsidi Bakal Dibatasi!

Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…

7 hours ago

Tiga Unit Pelayanan Makan Bergizi Gratis di Mimika Masih Disuspen

Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…

8 hours ago

Jurnalis Desak Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Krakatau Diperpanjang

Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…

9 hours ago

Ketika Sekolah Formal Tak Lagi Terjangkau, PKBM Menjadi Pintu Kedua

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…

10 hours ago

Pemkab Jayapura Mulai Tertibkan Legalitas Bangunan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan…

11 hours ago

Kapal Foi Moi Didorong Jadi Penggerak Wisata Danau Sentani

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Irwanto F. Halitopo, mengatakan keberadaan kapal tersebut memiliki peluang untuk…

12 hours ago