Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio juga meningkat dari 0,293 menjadi 0,314. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat masih belum merata dan kesenjangan ekonomi masih terjadi. Pemerintah Kota Jayapura menyadari bahwa peningkatan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pembahasan LKPJ nantinya diharapkan dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif, guna memperkuat kualitas pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kota Jayapura. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…
Informasi yang diperoleh menyebutkan sekitar 18 ABK berada di tiga kapal tersebut. Dari laporan sementara,…