“Kalau tidak menganggarkan, pusat bisa melakukan pemotongan dana termasuk pajak rokok dan sumber lainnya. Penganggaran BPJS itu harus konsisten. Tidak boleh putus karena akan mempengaruhi proses klaim rumah sakit,” ujarnya.
Christian juga menekankan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses klaim harus dipangkas agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua tidak terhambat.
“Pemprov Papua bersama Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan direktur rumah sakit, tetapi juga para penanggung jawab teknis mulai dari pengelola oksigen, obat-obatan, hingga petugas BPJS,” ujarnya. (fia/tri)
Page: 1 2
Di balik lembaran berkas perkara yang menumpuk, ada kisah-kisah pilu tentang biduk rumah tangga yang…
Kepolisian Resor (Polres) Mimika tengah menyelidiki kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang petugas keamanan swasta…
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kepala Operasi (Kaops) Sikat Cartenz 2026, Kombes Pol…
elayanan kesehatan di daerah pedalaman Mimika masih menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan fasilitas dan kebijakan…
Pertemuan tersebut membahas rencana pembukaan dan pengembangan lahan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan…
Kepala SMA Negeri 1 Sentani, Kelasina Yanggroseray, meminta para orang tua siswa memahami keterbatasan daya…