“Kalau tidak menganggarkan, pusat bisa melakukan pemotongan dana termasuk pajak rokok dan sumber lainnya. Penganggaran BPJS itu harus konsisten. Tidak boleh putus karena akan mempengaruhi proses klaim rumah sakit,” ujarnya.
Christian juga menekankan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses klaim harus dipangkas agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua tidak terhambat.
“Pemprov Papua bersama Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan direktur rumah sakit, tetapi juga para penanggung jawab teknis mulai dari pengelola oksigen, obat-obatan, hingga petugas BPJS,” ujarnya. (fia/tri)
Page: 1 2
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, melalui Staf Ahli Wali Kota, Sem Stenly Merauje,…
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…