“Kalau tidak menganggarkan, pusat bisa melakukan pemotongan dana termasuk pajak rokok dan sumber lainnya. Penganggaran BPJS itu harus konsisten. Tidak boleh putus karena akan mempengaruhi proses klaim rumah sakit,” ujarnya.
Christian juga menekankan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses klaim harus dipangkas agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua tidak terhambat.
“Pemprov Papua bersama Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan direktur rumah sakit, tetapi juga para penanggung jawab teknis mulai dari pengelola oksigen, obat-obatan, hingga petugas BPJS,” ujarnya. (fia/tri)
Page: 1 2
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut disiapkan sebagai tempat…
Juru taktik Persipura, Rahmad Darmawan mengaku puas dengan etos kerja anak asuhnya. Menurutnya, pemusatan latihan…
Karena itu, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama perusahaan daerah tersebut. “Air bersih…
General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sentani Jayapura, I Nyoman Noer…