“Kalau tidak menganggarkan, pusat bisa melakukan pemotongan dana termasuk pajak rokok dan sumber lainnya. Penganggaran BPJS itu harus konsisten. Tidak boleh putus karena akan mempengaruhi proses klaim rumah sakit,” ujarnya.
Christian juga menekankan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses klaim harus dipangkas agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua tidak terhambat.
“Pemprov Papua bersama Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan direktur rumah sakit, tetapi juga para penanggung jawab teknis mulai dari pengelola oksigen, obat-obatan, hingga petugas BPJS,” ujarnya. (fia/tri)
Page: 1 2
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura menunjukkan…
Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk melakukan pembersihan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti…
Ketua DPRK Keerom, Kanisius Kango, menegaskan penyampaian hasil reses ini merupakan kewajiban konstitusional lembaga legislatif.…
Sesekali, ketika lelah menyapa, beberapa mama berdiri, menggoyangkan tubuh mengikuti irama musik, tawa pecah seketika.…
Kantor Distrik Sentani kembali dipalang oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, Kamis (23/4). Aksi…
Seleksi dilakukan langsung Pelatih Kepala Timnas Futsal Putra Indonesia Hector Souto. Pelatih asal Spayol ini…