“Kalau tidak menganggarkan, pusat bisa melakukan pemotongan dana termasuk pajak rokok dan sumber lainnya. Penganggaran BPJS itu harus konsisten. Tidak boleh putus karena akan mempengaruhi proses klaim rumah sakit,” ujarnya.
Christian juga menekankan bahwa birokrasi yang terlalu berbelit-belit dalam proses klaim harus dipangkas agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua tidak terhambat.
“Pemprov Papua bersama Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah sakit. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan direktur rumah sakit, tetapi juga para penanggung jawab teknis mulai dari pengelola oksigen, obat-obatan, hingga petugas BPJS,” ujarnya. (fia/tri)
Page: 1 2
‘’Ada komitmen bersama untuk membangun bangsa dan negara. Dan juga kehadiran kodim 1707 Merauke tentu…
Kepala Kampung Karya Bumi, Muryani, menjelaskan bahwa lahan pemakaman umum tersebut dibeli dari pemilik tanah…
Pimpinan Cabang Perum Bulog Merauke Karennu ditemui media ini mengungkapkan, di tahun 2025 lalu, pihaknya…
Kapolres Jayawijaya melalui Plt. Kasie Propam Aiptu Frans Risamau hari ini dilakukan Gaktiplin bagi setiap…
“Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles ke-3. Kemudian intinya adalah ada kerja sama dan komitmen…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan masalah saling serang diantara masyarakat yang dipicu dari…