

Kadis Perindagkop dan UKM Kota Jayapura Robert LN Awi saat berbincang dengan Asisten II Setda Kota Jayapura Widhy Hartanti. (FOTO:Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura Robert LN Awi mengakui, untuk stok bahan pokok di Kota Jayapura selama ini masih aman tidak ada masalah. Sebab, Pj Wali Kota Jayapura setiap waktu selalu melakukan sidak, termasuk koordinasi yang dilakukan Disperindagkop bersama distributor di Kota Jayapura.
Sedangkan soal harga tentu fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan ada juga yang tidak. Namun hal ini tidak masalah, yang penting barangnya ada dan daya beli masyarakat masih mampu.
Sedangkan untuk Razia peredaran barang kedaluarsa biasanya selama ini Disperindagkop Kota Jayapura dibantu oleh BPOM Jayapura yang langsung turun ke lapangan dalam memastikan barang yang dijual di supermarket tidak kedaluwarsa, termasuk yang dijual dalam bentuk parcel.
“Untuk masalah barang kedaluwarsa selama ini BPOM yang mengawasi di lapangan dan setiap distributor maupun produsen juga sudah diingatkan, tidak boleh menjual barang kedaluwarsa, jika ketahuan pasti ada sanksinya. Dan di Jayapura untuk kerawanan barang kedaluwarsa juga telah diperhatikan di pasar modern,” ungkapnya.
Memang yang terus dilakukan sosialisasi adalah di pasar tradisional terkait barang kedaluwarsa supaya pedagang tahu dan selalu mengecek semua barang yang dijual, karena beda dengan pasar modern yang ada banyak karyawan.
Selain itu, dalam menyikapi barang kedaluwarsa saat ini masyarakat juga sudah cerdas, bisa mengetahui dan mengecek setiap barang yang dijual masa kedaluwarsanya. Namun untuk di Kota Jayapura sejauh ini pantauan masih aman. (dil/tri)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…