

Bupati Mimika Johannes Rettob memimpin upacara peringatan hari Oronomi Daerah di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, (27/4). (Foto: CENDERAWASIH POS/MOH. WAHYU WELERUBUN).
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dengan pesan yang lugas: mengakhiri budaya seremoni dan memperkuat kemandirian fiskal. Bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (2/4) peringatan ini menjadi momentum evaluasi tata kelola anggaran daerah.
Bupati Mimika Johannes Rettob, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif dari pusat.
Menurutnya, Otda harus menjadi instrumen konkret untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang terukur. “Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa koordinasi yang baik, target besar nasional tidak akan tercapai secara optimal,” ujar Johannes.
Merespons arahan Presiden RI, Johannes mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta para pejabat di Mimika meninggalkan pola kerja lama yang boros anggaran pada kegiatan-kegiatan seremonial yang minim dampak.
“Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus sederhana. Setiap rupiah harus memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi, fokus APBD Mimika ke depan akan dialokasikan lebih besar pada sektor pelayanan dasar. Prioritas utama mencakup penguatan gizi peserta didik melalui program makan gratis serta intervensi komprehensif untuk menekan angka stunting. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…