Categories: MIMIKA

Pemkab Tak Bisa Paksakan Operator Penerbangan Layani Distrik Hoya

MIMIKA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir masih mewanti-wanti terkait kondisi keamanan di Distrik Hoya meski sebelumnya telah ada surat pernyataan resmi dari masyarakat setempat.

Diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah telah melayangkan surat pernyataan resmi yang menyatakan siap menjamin keamanan di wilayah itu serta mendesak agar akses penerbangan dapat kembali dibuka.

“Sebenarnya sudah ada surat pernyataan dari masyarakat terkait (Distrik) Hoya, tapi kami tidak bisa memaksa operator (Penerbangan) dengan surat pernyataan itu karena kalau ada apa-apa tentunya kami juga tidak bisa bertanggung jawab terkait keamanan di sana,” kata Jania saat ditemui di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (24/2) kemarin.

Kata Jania, padahal saat ini anggaran terkait subsidi penerbangan perintis ke distrik-distrik terjauh sudah ada, tinggal dijalankan oleh operator penerbangan.   

“Hoya, Jila kemudian Alama itu operator belum ada yang masuk, mungkin nanti kita lihat dalam beberapa hari kalau kondisi di sana sudah aman,” ungkap Jania.  “Harusnya mereka sudah bisa action karena anggaran sudah ada di kami,” tambahnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago